teraju
teraju.id, Mapolda— Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Irjen Pol Purn Basaria Panjaitan SH.MH, Rabu 28/9, melaksanakan dialog dan silaturahmi dengan pejabat utama Polda Kalbar, para Kapolres dan perwira di lingkungan Polda Kalbar. Khusus perwira Polres di berbagai daerah difasilitasi melalui Video Conference.
Pada kesempatan tersebut Irjen Pol Basaria Panjaitan SH, MH mengungkapkan bahwa kehadirannya di Polda Kalbar ini selain ingin meningkatkan sinergitas antar aparat penegak hukum dengan KPK, juga untuk mendorong dan memacu aparat penegak hukum agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya.
Menurutnya, ke depan KPK memiliki grand Strategy yaitu pencegahan yang terintegrasi, yang akan melibatkan instansi terkait dan masyarakat. “Pencegahan dan penindakan yang terintegrasi melibatkan Kepolisian, Kejaksaan dan PPNS serta masyarakat,” tutur wanita berbintang dua ini dengan tegas.
Masalah lain yang menjadi perhatian KPK terkait masalah dana desa, di mana seluruh desa di Indonesia ada berjumlah 74.754. Setiap desa mendapatkan dana 650 juta. Kondisi ini berpotensi terjadinya korupsi, karena para Kepala Desa belum berpengalaman dalam mengelola dana, sehingga diperlukan pendampingan.
Oleh karenanya ke depan KPK akan menggandeng para Babinkamtibmas untuk membantu mensosialisasikan penggunaan dana desa, agar para Kepala Desa tidak tersangkut masalah hukum.
Masalah lain yg berpotensi terjadinya penyimpangan menurut Wakil Ketua KPK adalah masalah TKI. Dimulai dari rekrutmen, pengurusan administrasi keimigrasian, penempatan di negara tujuan sampai dengan TKI kembali ke negara asal semuanya ada pungutan liar. Presiden menginstruksikan agar TKI dilindungi. TKI di luar negeri tidak terlantar dan TKI saat kembali ke tanah air tidak miskin. “Bertitik tolak dari itu semua maka KPK ikut menangani TKI,” ujarnya.
