teraju.id
teraju.id, Pontianak – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memimpin penenggelaman 13 kapal nelayan asing berbendera Vietnam di Pulau Datuk, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, hari Sabtu (4/5/2019).
Menurut Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH di sela acara tersebut mengatakan soal penenggelaman kapal nelayan asing yang melakukan aktivitas illegal fishing di perairan Indonesia memang diatur dalam Undang-undang. “saya kira Undang-undang perikanan kita sudah mengaturnya, kapal ditenggelamkan, tapi masyarakat dan penumpang harus diselamatkan,”.
Diakuinya, untuk menenggelamkan kapal itu tetap berlandaskan pada hukum yang berlaku di negeri ini. Selama ini, ia menambahkan, penegakan hukum yang dilakukan Polri adalah menangkap kemudian menyeret pelaku ke peradilan.
Demikian juga, Polda Kalbar ada Direktorat Polisi Air yang berperan aktif turut menjaga wilayah laut. Memberikan edukasi juga kepada nelayan lokal.
“Nelayan didaerah pesisir Kalbar juga harus diberdayakan, dibantu mereka bersama dengan Kementerian terkait. Supaya mudah perijinannya, industri industri kelautan dan perikanan juga harus maju, ini harus kita dukung,” kata Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH
Namun, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH menegaskan bahwa untuk beberapa kasus seperti illegal fishing, penggunaan bom ikan memang kita tindak tegas.
“Penggunaan bom ikan dan zat kimia lainnya saat melaut akan merusak terumbu karang yang menjadi tempat pijakan berkembangnya ikan, dan merusak ekosistem laut Indonesia. sebab itu, pelaku kita tindak tanpa toleransi,” ujar Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Susi Pujiastuti untuk membuat regulasi perizinan perairan tangkap antara Provinsi Kalimantan Barat dan Riau.
“Permasalahannya adalah wilayah tangkap antara Kalbar dan Riau itu sangat dekat sekali, sehingga regulasinye harus jelas agar tidak menimbulkan polemik ke depannya,” kata Sutarmidji saat menghadiri proses penenggelaman kapal di di Kantor PSDKP Pontianak, Sabtu.
Sutarmidji menyatakan dirinya mengajukan hal itu mengingat, ketika nelayan Kalbar khususnya yang dari Pemangkat, Sambas masuk ke perairan Natuna harus mengurus izin Kepulauan Riau.
“Memang tidak sulit mengurusnya, namun banyak nelayan kita yang mengaku repot untuk mengurusnya,” tuturnya.
Untuk itu, dia minta agar regulasinya bisa diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memfasilitasi hal tersebut, dan pihaknya siap untuk membuat MoU dengan Provinsi Kepulauan Riau terkait hal itu.
Terkait proses pemusnahan kapal nelayan asing yang berhasil ditangkap pihak berwajib di perairan Kalbar, Sutarmidji justru menjelaskan bahwa dirinya sangat mendukung pelaksanaan pemusnahan dengan cara penenggelaman tersebut.
“Saya sebagai Gubernur sangat mendukung langkah yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin ibu Susi ini. Bila perlu barang bukti yang sudah ditahan itu diproses cepat, jangan dibiarkan lama, karena jika keputusan pertama itu final, barang bukti langsung dimusnahkan, tidak perlu sampai ke pengadilan,” katanya.
Menanggapi permintaan Gubernur Kalbar, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti menyatakan pihaknya akan mengkaji kembali apa yang disampaikan oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji.
“Ini akan kita pelajari dulu, jika memang memungkinkan kita akan membuat regulasinya,” kata Susi.
Sebagai informasi, selain jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, penenggelaman kapal itu juga diikuti Gubernur Kalbar Sutarmidji, Kajati Kalbar Baginda Polin Lumban Gaol, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono, dan Wakasal Laksamana Madya Wuspo Lukito dan tamu undangan. (r/cucu)
