in ,

Kalbar Rentan Konflik SARA, Gubernur Cornelis Diminta Berhati-hati

WhatsApp Image 2017 05 07 at 05.49.38
Ketegangan di Kalbar seperti terjadi di Kota Pontianak bisa dihindari dengan setiap tokoh dan anggota masyarakat menjaga kata-katanya. Mari kita wujudkan hidup harmonis di Kalbar, dengan mengedepankan demokrasi yang menjunjung tinggi hukum. Foto blokade jalan di Bundaran Untan saat demo Persatuan Orang Melayu menyusul pengusiran ulama FPI, Sabtu, 6/5/17. Foto Teraju/Difa

teraju.id, Pontianak – Ketegangan yang terjadi di Kalbar terkait “pengusiran ulama”, Jumat, 5/5/17 malam disusul aksi demonsrasi komponen Persatuan Orang Melayu (POM) menyebabkan Ketua Badan Pimpinan Wilayah Himpunan Pengusaha KAHMI Kalbar, Ato Ismail angkat bicara. Ia menyesalkan ketegangan yang terjadi, yang menurutnya bisa dihindari.

“Aksi pengusiran itu terkait statemen (pernyataan, red) bapak Gubernur Kalbar tentang FPI, sehingga membuat situasi sedikit panas karena Kalbar termasuk wilayah yang rentan dengan konflik berlatar isu SARA,” ungkapnya, Minggu, 7/6/17 .

Pernyataan Gubernur Cornelis tentang menolak Front Pembela Islam (FPI) disampaikan saat pidato acara adat Naik Dango di Kabupaten Landak. Saat itu Gubernur Drs Cornelis, MH menyatakan FPI jangan sampai menginjakkan kakinya di Kalbar.

Sebelum Habib Rizieq atau Tengku Zulkarnain, atau FPI sampai ke bandara harus diusir. Dan pernyataan itu dikatakan Cornelis terkait dengan organisasi tersebut intoleran di Indonesia, hendak membubarkan NKRI, serta mudah mengkafir-kafirkan–tidak sama dengan organisasi Islam lainnya. Termasuk terhadap dirinya yang terpilih sebagai Gubernur Kalbar dikatakan sebagai, “Gubernur kafir,” demikian Cornelis.

Perihal tersebut telah menyulut aksi lebih luas, Ato Ismail berharap ke depan, Gubernur Cornelis sebagai kepala daerah yang mengayomi semua etnis dan agama, bisa lebih bijak dalam berkata-kata, sehingga situasi masyarakat Kalbar dapat senantiasa aman dan damai. Andaikata Gubernur Cornelis merasa tersinggung dengan ungkapan tokoh seperti Habib Rizieq atau Tengku Zulkarnain, atau organisasi FPI, sebaiknya menggunakan jalur hukum dan dibawa ke pengadilan. Sehingga tidak menggunakan cara kasar berupa tindak pengusiran. Hal ini bisa memancing ketegangan.

“Kami para pengusaha butuh situasi aman agar dapat beraktivitas secara lancar. Aktivitas pengusaha adalah bagian penting juga dalam pembangunan dan ikhtiar mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu situasi Kota Pontianak telah kembali normal dalam pengawasan aparat keamanan pasca aksi penolakan ulama di Bandara Soepadio yang disusul demo Persatuan Orang Melayu (POM). Tampak mayoritas warga Kota Pontianak pada khususnya dan Kalbar pada umumnya cinta damai. (Nuris)

Written by Nur Iskandar

Hobi menulis tumbuh amat subur ketika masuk Universitas Tanjungpura. Sejak 1992-1999 terlibat aktif di pers kampus. Di masa ini pula sempat mengenyam amanah sebagai Ketua Lembaga Pers Mahasiswa Islam (Lapmi) HMI Cabang Pontianak, Wapimred Tabloid Mahasiswa Mimbar Untan dan Presidium Wilayah Kalimantan PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia). Karir di bidang jurnalistik dimulai di Radio Volare (1997-2001), Harian Equator (1999-2006), Harian Borneo Tribune dan hingga sekarang di teraju.id.

WhatsApp Image 2017 05 08 at 06.01.51

Jelang Ramadhan Digeber Pekan Bazar Buku dalam Sepekan

WhatsApp Image 2017 05 08 at 06.56.49

Tiga Curanmor “Kena OTT”