Rike Rahayu
teraju.id, Pontianak – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr, Hazairin, SH mengadakan Webinar Temu Alumni Lintas Angkatan dengan tema “Optimalisasi E-Government Pada Sektor Pelayanan Publik di Wilayah Provinsi Bengkulu di Era New Normal” Pada hari Sabtu (27/6) pukul 09.00-11.30 WIB via Zoom dan juga live di kanal youtube Fisipol Unihaz.
Materi yang pertama diberikan oleh Bapak Edi Hermansyah, M.Si., Ph.D yang mewakili Dr. Ferry Ramli, SH., M.H Selaku Bupati Bengkulu Tengah, berekanaan Kondisi pelayanan dan penerapan di Bengkuluu Tengah. Beliau memaparkan bahwa meskipun adanya pandemi tetapi dengan pandemi ini justu dibantu dalam percepatan dan pengoptimalan layanan berbasis e-government.
Permateri selanjutnya ialah Dempo Xier, S.IP., M.AP selaku Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, mamaparkan “dampak dari dibidang pendidikan yaitu kita diminta membuat sebuah lompatan dalam menguasai dunia teknologi” Beliau juga mengungkapkan dengan kemajuan teknologi ini juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja kita dan lebih nyaman dalam bekerja.
H. Helmi Hasan, SE yang saat ini menjabat menjadi Walikota Bengkulu di periode yang keduanya juga megungkapkan ketertarikan beliau dalam diskusi kali ini mengenai New Normal dimana Kota Bengkulu telah meraih penghargaan nomor 1 dalam bidang transportasi yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. “Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapi pandemi ini. Suasana pun banyak yang berubah, adapun demikian di Instansi Pemerintah Bengkulu penggunaan e-government meningkat dalam melayani pelayanan publik agar menghindari keramaian di instansi tersebut.” Beliau juga menuturkan pemerintah harus memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakatnya meski sedang pandemi.
Dr. Alexander, M.Si selaku Akademisi Fisip Unihaz memaparkan mengenai optimalisasi e-government pada sektor pelayanan publik di wilayah Provinsi Bengkulu pada era New Normal. Beliau juga memaparkan kasus di Bengkulu untuk dicermati bahwa kita harus menyikapinya secara profesional. “Tatanan birokrasi harus berlandaskan 3 hal yaitu paradigma, institusi dan proses, juga personal. Dan refleksi yang sangat penting ialah, pandemi ini tidak boleh dibedakan dengan public governanve, menciptakan keseimbangan dan koordinasi yang tersentralisir, dan juga teknologi menjadi penting untuk pemanfaatan untuk penanggulangan dan penataan dalam masyarakat.”
Sebagai penutup, beliau menuturkan “E-governance hanya dapat terbentuk dengan dukungan oleh sumber daya dengan alokasi nilai yang cukup kemudian kosistensi dalam bertindak. Pemimpin yang baik dalam e-government ini mampu mengelaborasi dan mampu melaksanakan kesejahteraan yang nyata, adil, dan berkelanjutan.” pungkasnya.
