Ambaryani
Oleh: Ambaryani
Saat sesi dialog Musrenbang Kubu, Kamis lalu, hal yang pertama kali disampaikan oleh perwakilan kades adalah kenaikan gaji perangkat desa.
“Jangan hanya mencari-cari kesalahan kami Pak, tapi perhatikan juga kesejahteraan kami!”, kata salah satu kades yang hari itu duduk di bangku paling depan.
Unek-unek ini muncul berkaitan dengan adanya beberapa kades di kecamatan Kubu yang tersandung kasus anggaran dana desa (ADD). Menurut perwakilan kades ini, gaji plus tunjangan perangkat desa di Kecamatan Kubu, jauh dari kata layak. Itu yang menyebabkan beberapa kades akhirnya berurusan dengan kepolisian.
“Gaji kami hanya 2 juta, ditambah tunjangan kades 500 ribu. Kami terikat waktu kerja, tak bisa kerja lain, sementara hampir setiap hari menerima tamu, melayani warga. Untuk rokok, gula, kopi warga yang datang saja sudah hampir separo gaji dihabiskan. Lalu anak istri kami harus makan apa? Anak-anak kami mau juga sekolah tinggi-tinggi”, kata Pak Kades berapi-api dan diikuti suara dukungan kades lainnya.
“Betul….” kata kades lain secara otomatis.
Selain itu, pak kades membandingkan gaji serta tunjangan kades di Kabupaten Mempawah yang jauh lebih besar. Hal itu membuat tuntutan kenaikan gaji dianggap sebagai keharusan.
“Lebih enak jadi kepala kampung dulu, waktu kerja tidak mengikat. Bisa sambil kerja lain, ngurus kebun. Rokok, gula, kopi sering diantar warga,” pungkas pak kades. (*)
