teraju
Oleh: Ghabby *
Layanan BPJS Kesehatan bagi keluarga kurang mampu belum maksimal disalurkan kepada masyarakat di pedesaan yang berada di Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi. Padahal masih banyak warga pedesaan yang kurang mampu tak diperhatikan dengan baik di lingkungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Bantuan layanan BPJS Kesehatan disalurkan tak merata kepada masyarakat miskin. Hanya kerabat dari aparatur desa yang mendapatkan bantuan layanan kesehatan. Sehingga masih banyak masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan tidak mendapatkan apa yang seharusnya hak mereka.
Tidak meratanya bantuan yang didapatkan masyarakat disebabkan oleh pendataan yang dilakukan secara tidak merata. Terlebih lagi kondisi desa yang jauh dari sumber informasi membuat masyarakat tidak mengetahui informasi penting dan terbaru. Ditambah lagi kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah kepada masyarakatnya.
Tidak hanya permasalahan layanan BPJS Kesehatan, masih banyak lagi masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat pedesaan. Misalnya saja infrastruktur jalan yang masih jauh dari kata layak. Listrik yang tak menyala 24 jam, hingga fasilitas sekolah dasar/menengah yang masih belum memenuhi standar nasional pendidikan.
Permasalahan-permasalahan tersebut tampaknya memperlihatkan bahwa Nawacita Presiden Jokowi yang ke-3 belum mampu direalisasikan. Pasalnya permasalahan-permasalahan desa yang ada menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak selaras dalam mewujudkan Nawacita Presiden.
Fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan, listrik yang menjadi kebutuhan utama selayaknya menjadi perhatian dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jika ingin merealisasikan Nawacita maka desa-desa yang berada di pinggiran, yang tak tersentuh teknologi menjadi prioritas pembangunan.
Permasalahan-permasalahan seperti ini patutnya menjadi perhatian khusus dan dibicarakan dengan serius kepada pejabat-pejabat pusat dan daerah. Bagaimanapaun masyarakat Kabupaten Melawi adalah bagian dari Indonesia walaupun letaknya beribu kilometer dari ibukota. Lalu dimana letak nilai Pancasila yang keempat, jika kesejahteraan masyarakat masih menjadi impian mereka?
Ini waktunya pejabat pilihan rakyat membuktikan bahwa rakyat tidak salah memilih. Ini waktunya pemerintah menunjukkan kinerja mereka. Rakyat sudah bosan dengan janji manis para petinggi. Rakyat hanya ingin mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Rakyat hanya ingin sejahtera. (Penulis adalah mahasiswa Prodikom-Fisip-Untan)
