teraju.id
Oleh: Ferry Firdaus*
Kita bicara Lambang Negara Elang Rajawali Garuda Pancasila dalam konteks perdebatan nasional “Apakah Sultan Hamid II Sang Perancang Lambang Negara Elang Rajawali Garuda Pancasila Pahlawan Negara atau Pengkhianat Bangsa” dapat pula ditilik dari sejarah lahirnya Pancasila yang termuat seluruhnya di dalam Lambang Negara tersebut.
Begini. Kalau melihat permainan politik elit Indonesia soal konsep Pancasila, bila dipertanyakan itu murni untuk kepentingan Bangsakah atau sekedar perebutan kekuasaan atas nama Pancasila, atau dapat kita katakan “permainan politik sesaat??” Atau hanya kepentingan kelompok-kelompok?
Mari kita lihat fakta sejarahnya. Bahwa Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli di tahun 1959 itu bukankah jalan tengah yang ditempuh filosof penggali nilai-nilai Pancasila Ir Soekarno, karena pertentangan masuk/tidaknya PANCASILA versi PIAGAM JAKARTA? Lantas selepas itu PANCASILA disesuaikan dengan Demokrasi Terpimpin?
Kita Bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk jutaan segera masuk era Orde Baru. Mari kita tengok, bahwa PANCASILA disesuaikan dan ditafsirkan sesuai kepentingan penguasa pada saat itu. Tokoh bersuara kritis dibungkam. Capnya anti Pancasila. Kelompok Cipayung yang melahirkan Petisi 50 yang mengkritik Orba diberangus hak-haknya. Di sana ada Bang Ali Sadikin, tokoh yang disebut Soekarno kedua untuk ukuran pembangunan Ibukota, Jakarta, juga diberangus hak-haknya. Begitupula mantan Kapolri “Mr Clean” Hoegeng. Tidak sedikit kisah kelam atas nama Pancasila.
Nah akhir-akhir ini RUU HIP, kalau dicermati konsep PANCASILA persis sama Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di BPUPKI. Dan ternyata lawan politik pun melawan.
Coba perhatikan konsep SULTAN HAMID II dalam pemilihan perangkat pemerintah Daerah Istimewa Kalbar (DIKB) dapat dilihat semua kelompok terwakili. Berarti pemikiran SULTAN HAMID II ini yang genetik warisan dari kepemimpinan sultan-sultan Pontianak terdahulu–sejak 1774 berdiplomasi secara cantik dan ciamik dengan misi pelayaran Belanda–bisa bekerjasama. Persis seperti Negeri Gajahputih (Thailand) dalam sejarahnya tidak pernah dijajah karena rajanya jago diplomasi. Begitupula Pontianak tidak meletup peperangan karena sultan-sultannya jago diplomasi. Lihat surat yang ditulis tangan oleh Sultan Qasim–sultan kedua Qadriyah Pontianak kepada Raffles. Surat ini amat sangat populer dipelajari di Singapore, Malaysia dan Brunei sebagai warisan intelektual Melayu yang cerdas. Pontianak tidak pernah dijajah Belanda. Sultan Hamid II mewarisi tirakat kecerdasan diplomasi itu.
Sultan Hamid bernilai plus tambahan karena dia dikirim studi di Jawa dan Belanda. Outputnya dalam pandangan hidup Sultan Hamid, strata sosial rakyat tidak dibedakan signifikan. Demokratis. Berbeda halnya dengan pemerintah Hindia Belanda di wilayah kolonial.
Kalau pun ada hak istimewa kaum bangsawan saat itu, adalah hal yang wajar dalam sistem monarki. Di Eropa dan Asia sampai saat ini pun terus bertahan sebagai kekuatan cagar budayanya, bahkan dipertahankan karena turut membanggakan bangsa dan negara. Terserah apakah bentuk negaranya persatuan atau kesatuan. Unitaris atau federalis.
Bukankah ini semua yang diperjuangkan Sultan Hamid adalah nilai-nilai Pancasila?? Sultan Hamid sangat Pancasilais.
Kalau kita terus telusuri lebih dalam lagi, bahwa cap “PENGKHIANAT BANGSA” yang diberikan kepada SULTAN HAMID II, jatuh nilainya pun adalah permainan kelompok politik tertentu dan sesaat. Sampai kini tuduhan kepada Sultan Hamid II pengkhianat negara tidak benar-benar terbukti, sebaliknya nilai-nilai patriotisme dan nasionalismenya terus terbuka dan menggelorakan spirit pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
Kenapa tuduhan makar tidak benar-benar terbukti? Selain putusan primair Mahkamah Agung yang mengadilinya menyatakan tidak terbukti, juga pengakuan Westerling sendiri di dalam bukunya Mijn Memories, terbitan Belanda dan kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris. Catatan: entah kenapa belum diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia…
Di dalam buku Mijn Memories, Westerling menulis sebagai pelaku utama. Dia mengakui bahwa APRA tidak ada kaitannya dengan Sultan Hamid. Titik. Kalaupun ada tuduhan kepadanya terlibat APRA, maka itu adalah tendensi politik. Jelas…
Jika Prof AM Hendropriyono di dalam Agama Akal TV (Channel Youtube) menegasikan Westerling di dalam buku itu “membela diri”, kita pertanyakan, membela diri untuk apa? Westerling bebas hidup di Belanda. Yang ada adalah Westerling menulis apa adanya tentang Hamid, sosok kesatria yang diberangus hak-hak politiknya yang ketika itu masih muda belia serta sedang cemerlang. Maka jelas, Hamid mengalami “peradilan politik”.
Kenapa lambang negara karya Sultan Hamid II memenangkan sayembara penciptaan lambang negara yang diadakan oleh negara, dihelat Menteri Prijono saat itu? Karena dia memang cerdas. Dia memahami apa maunya sang idiolog Soekarno. Jika tidak cerdas, maka Sultan Hamid tidak akan menghimpun banyak referensi lokal, nasional dan internasional dan mempelajari pidato-pidato Bung Karno tentang Pancasila. Sultan Hamid berhasil meraup semua nilai-nilai Pancasila itu dan dituangkan secara indah di Lambang Negara. Sesuatu yang pantas dibanggakan dengan tagline, “Garuda Di Dadaku”.
Adagium belajar Sultan Hamid yang patriotik-nasionalis amat Pancasilais. Sosok individu dalam tatatanan pergaulan lokal, nasional dan internasional yang membanggakan seluruh lapisan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ia layak jadi sumber inspirasi generasi muda untuk mengidolakannya sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. (*Penulis adalah Guru Pedalaman Kalbar – SMPN 3 Belitang Hilir Sekadau, Pemerhati Komunikasi Data Sistem Informasi Publik)
