Cagub Kalbar 2018: Rekam Jejak, Prestasi Kerja dan Merit System - teraju.id
Home > Opini > Cagub Kalbar 2018: Rekam Jejak, Prestasi Kerja dan Merit System
Prof.Ibrahim-Alkadrie

Cagub Kalbar 2018: Rekam Jejak, Prestasi Kerja dan Merit System

Oleh: Syarif Ibrahim Alqadrie *

Pendidikan kedokteran pada seorang Paslon Gub, menurut pengamat netral, bermanfaat dalam memacu Angka Pembangunan Manusia/APM (HDI); meningkatkan SDM; memperbaiki tingkat Rata-Rata Usia Harapan Hidup (ARUHH); menurunkan Angka Rata-Rata Kematian Ibu (ARKI), Angka Kematian bayi (ARKB) dan Angka Kematian Balita (ARKBL). Lebih satu dekade ini 6 indikator pembangunan tersebut berada jauh di belakang daerah lain. APM secara nasional, pada 2012, berada di urutan 124 dari 178 negara.

Namun, Persatuan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Paramedis dan administasi medis; pasien sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); Persatuan pengelola dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Keperawatan dan Kebidanan; mengharapkan gubernur terpilih, apapun pendidikannya, dapat segera meningkatkan jumlah RSU dan pelayanan kesehatan di pedalaman dan pesisir.

Gagasan Kemanusiaan dan Keberpihakan pada Rakyat

Para informan tersebut melihat pembangunan fisik dan pelayanan kesehatan rakyat sudah direalisasikan oleh dua Paslon Gub. ketika mereka masih menjabat Walikota dan Bupati selama mereka memimpin. Informan di atas optimis apa yang mereka sudah lakukan walau bukan berpendidikan dokter, akan mereka lanjutkan dan tingkatkan seandainya terpilih.

Para peneliti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Pusat yang bertugas di Kalbar melihat bahwa Paslon Gub, Mantan Walikota Pontianak, berhasil membangun sebuah rumah sakit, bernama Syarif Mohammad Al-Qadrie (RSUDSMA). RSU ini bertujuan meningkatkan APM/ HDI dan SDM Kalbar, melalui peningkatan prasarana dan pelayanan kesehatan.

Menurut pengamat dari PT, selama ini peningkatan dan pemiliharaan prasarana, sarana, fasilitas dan pelayanan kesehatan di Kalbar berjalan lamban dan berada di bawah standar yang ditetapkan.
RSUD ini beroperasi 24 Oktober 2012, dan memiliki 10 dokter spesialis. Empat Spesialis Bedah Syaraf, 2 Penyakit Dalam, seorang Spesialis Kulit & Kelamin, 2 Spesialis Anak, dan seorang Spesialis Ostetri Ginekologi, ditambah 15 dokter Umum. RSUDSMA dilengkapi Instalasi Rawat Jalan (IRJ), Instalasi Rawat Inap (IRI) dan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Kamar pasien untuk IRI tidak dikelompokkan berdasarkan tingkat ekonomi pasien. Namun, mereka memperoleh pelayanan sama. Ini menunjukkan RS ini berpihak pada rakyat

Baca Juga:  Likuifaksi Tanah

Gagasan Besar: Kemanusiaan dan Hankamnas

Keprihatinan para tokoh masyarakat atas rendahnya kondisi kesehatan di Kalbar, khususnya di kawasan pedalaman, memperoleh ‘gayung bersambut’ tidak hanya di Pontianak dengan beroperasinya RSUDSMA. Namun, upaya itu juga muncul dengan berdirinya RSUD II di Sintang atas prakarsa Paslon Gub, mantan Bupati Sintang. RSU ini sedang dalam proses penyelesaian. Standar atau tipenya lebih tinggi daripada RSUD yang ada di kota itu.

Inisiatif pendiriannya timbul tidak hanya atas desakan para tokoh masyarakat lintas agama dan etnis di KPJ. Pendirian RSUD II ini juga diharapkan mampu meningkatkan SDM dan mendongkrak APM /HDI, khusus 4 indikator lainnya di Kalbar dan khususnya di KPJ/IUA. Namun, kebutuhan RSUD yang lebih berkelas juga didasari pada fakta sosio ekonomi dan politik bahwa Sintang akan menjadi Ibu Kota Provinsi Kapuas Raya (PKR). Provinsi yang segera lahir ini, meliputi 5 kabupaten dalam KPJ/IUA: Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu.

Program Kerja Unggulan

PKR tidak lagi menjadi komoditas politik, bukan hanya ide besar dari Milton Crosby (MC), Mantan Bupati Sintang, dan Sutarmidji (S), Mantan Walikota Pontianak. Provinsi baru ini merupakan Program Kerja Unggulan (PKU) bagi MC dan PKU II bagi S, yang tertunda lebih satu dekade karena motif politis. Bahkan, PKR sudah menjadi kebutuhan dasar sebagian terbesar rakyat di KPJ/IUA bagi terciptanya daerah otonom baru dalam memperpendek jenjang pengawasan (span of control) antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalbar dengan rakyat di kawasan itu.

Kedua Paslon ini memprioritaskan PKU, sejak mereka masing-masing menjadi Kepala Dinas dan Kepala Biro sebelum menjabat Bupati Sintang, dan Wakil Wako dan juga Wako Pontianak. PKR, wujud dari PKU menjadi harapan dan optimisme tidak saja dari sebagian terbesar rakyat KalBar, para tokoh masyarakat dan penggiat pembangunan. Namun, PKR juga memperoleh apresiasi tinggi dari pengamat luar negeri seperti dari Denmark, Finlandia, Swedia, Norwegia, Inggris, Jepang dan beberapa negara bagian AS.

Baca Juga:  Momen Indah Bersama Om Max

Menurut pejabat strategis Kementeriaan Perhubungan (Kemenhub) dan Kementeriaan Keamanan dan Pertahanan (Kemenhankam) Pusat, salah seorang Paslon Gub selama menjadi Bupati Sintang, juga menjadi pemrakarsa utama pendirian Bandar Udara Sungai Tebelian (BST) yang menjadi PKU I-nya. BST yang diresmikan penggunaannya 30 April 2018, merupakan program nasional yang tidak terpisahkan dengan Kapuas Raya.

PKU I berarti secara nasional. Karena ia merupakan Bandara Sipil terbesar kedua di KalBar, setelah Abdurachman Al-Qadrie / Soepadio. BST juga merupakan salah satu dari 4 jaringan Pangkalan Pertahanan Udara Nasional (Lanhanudnas) terpadu yang berfungsi mempertahankan diri dan bereaksi cepat, seandainya Indonesia diserang dari luar. Empat Bandara sebagai jaringan Lanhanudnas adalah Ranai/Natuna (Kepri), BST/Sintang (KalBar), Hasanuddin/ Makasssar (Sulsel), dan Pattimura/Ambon (Maluku) [sumber: pejabat Hankamnas Pusat, 2017].

Sedangkan PKU II Paslon Gub. mantan Wako ini, yang diarahkan pada pelayanan dan kesejahteraan rakyat di bidang sosial, budaya dan ekonomi, adalah Jembatan Water Front City (WFC). Tiga mahasiswa Doktoral dari AS, Inggris dan UGM, dan seorang dosen S3 USM, Solo, berdecak kagum ketika berada di atas WFC.

Jembatan WFC memanjang pada dua sisi Sungai Kapuas (SK) mulai dari Taman Kota Alun-Alun Kapuas (TKAK) dari sisi kota sampai ke Jembatan Kapuas Satu (JK1). Pada sisi seberang kota, WFC dimulai dari Kampung Beting dan Kawasan Mesjid Jami’ Sultan Abdurrachman Al-Qadrie (MJSAA) mengarah ke hulu sampai ke JK1. Paslon Gub ini mendorong agar pembangunan WFC dilanjutkan oleh pemenang Pilwako 2018 ke arah hilir pada dua sisi SK sampai di kawasan Batu Layang, bahkan ke Sungai Landak.

Bentuk PKU II lainnya adalah TKAK dengan fasilitas wisata motor air dan Restoran, dan perpustakaan; Taman Kota Bundaran UNTAN (TKBU) termasuk Lintas Olah Raga Jalan Kaki (LORJK) dan Taman kota pada lima kecamatan. Pembenahan jalan-jalan dilaksanakan tidak saja jalan protokol dan jalan raya lain termasuk tanaman hias dan pohon-pohon rindang pelindung panas, rambu-rambu jalan bersinar memantul (reflector) yg memisahkan jalur dua arah dan kendaraan roda empat dengan roda dua dan jalan bagi pejalan kaki. Pembangunan dan pembenahan juga dilakukan pada jalan dan pemukiman di kawasan kecamatan dan kampung.

Baca Juga:  Kekayaan Kalbar, Catatan untuk Gubernur Baru

Model Pembinaan dan Merit System

Para peneliti Pembinaan Kawasan Perkotaan (PKP) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari UNESCO menjadikan model PKP dan pembinaan dan pemindahan (PP) PKL karena keberhasilan Walikota membina dan memindahkan PKL dari Pusat perbelanjaan (PP) ke kawasan tertentu. Model ini, disebut the Sutarmidji Model, dijadikan percontohan pada beberapa negara sedang berkembang. Pemindahan PKL itu dilakukan dengan damai tanpa keributan. menggunakan cara persuasif dan upacara adat Tepung Tawar. Pasar rakyat yang menyerupai pasar di berbagai kota di Jepang dan Eropa dibangun dengan memperhatikan kebersihan, kerapihan, keamanan dan keindahan. Menurut mereka sejak 10 tahun ini, Pontianak mengalami perubahan besar.

Menurut pengurus Parpol pendukung pemerintah dan dua orang politisi, beberapa tokoh adat dari 3 kabupaten pada KPD (IVA) dan KPJ (IUA), para akademisi, dan saya sendiri, setuju bahwa semua Paslon memiliki kesempatan sama untuk menjadi Gubernur.

Namun, demi rakyat Kalbar, para pengamat dan informan tersebut percaya akan prestasi dan hasil kerja nyata para Paslon. Karena itu, mereka, dan seorang wartawan dan tokoh muda, pembawa acara utama sebuah TV Swasta lokal di kota ini, berpendapat perlunya sistem kualifikasi obyektif berdasarkan kompetensi, rekam jejak dan kinerja obyektif dan adil tanpa membedakan latar belakang politik, ras, etnis dan agama (merit system). Tanpa dasar itu, menurut mereka, kita semua akan dihantam oleh hukum alam dan publik sendiri, dan membuat Kalbar tak mampu bangkit dan tertinggal jauh.

*) Professor Tamu NIAS, Copenhagen, Denmark dan University of Missouri, Columbia, AS;
Co-promotor Mhs Pasca Sarjana, UGM, Yogya; dan Pendiri the Al-Qadrie Center

Berbagi itu indah:

Tulis Komentar

comments

About teraju

Check Also

IMG_20190425_072150_597

Gusti Afandi Ranie, Sang Mahaputra Indonesia

* Catatan Syafaruddin Usman MHD “Tahta dan kuasa bukan segalanya. Membela Republik (Indonesia) itu utama.” …