in

Konsep Pembiayaan Pembangunan Daerah dengan Pendekatan Instrumen Ekonomi Lingkungan

Kalbar Economic Forum – Penyampain Materi ketiga – Umpan Balik (Selesai)

kalbar economic forum.4

Teraju News Network, Pontianak – H. Sutarmidji, SH.MHum. Selaku Gubernur Kalbar menyatakan data adalah kunci keberhasilan pengambilan keputusan untuk Kalbar baru yang lebih baik.

Menyatukan persepsi adalah tantangan tersendiri bagi Pemda Kalbar. Agar data menjadi akurat. Berkegiatan dengan satu data akurat adalah hal penting yang mesti dilakukan. Duduk satu meja, memandang dari ragam sudut pandang itu adalah tantangan tersediri yang selalu ada dihadapan para pemangku kepentingan saling berdampingan dengan pola new normal. Gerak cepat, tuntas dan bernas selalu dikedepankan.

Bappeda Kalbar Selaku ujung tombak. berpikir kreatif dan inovatif dengan membuka forum diskusi. dalam FGD Penguatan Partisipasi dan Kolaborasi Pelaku Usaha Dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kalbar. dan ini adalah pemateri ketiga dari pihak Bappeda Kalbar.

Dr. Abdul Haris Fakhmi, ST, MT. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi BAPPEDA Kalbar.

Tema : “Pengenalan Konsep Pembiayaan Pembangunan Daerah Dengan Pendekatan Instrumen Ekonomi Lingkungan”

Pemahaman filosofi bahwa ekosistem di dunia ini terjadi secara alamiah dan buatan tetapi instrumen tersebut tidak dapat dipisahkan saling berkaitan.
Dampak atas perubahan ekosistem mempengaruhi lingkungan dan sumber daya alam sebagai tanggung jawab multi pihak seperti isu strategis global (perubahan iklim, efek gas rumah kaca), isu strategis nasional (alih fungsi lahan, pemanfaatan tata ruang), dampak ekologis di daerah (pencemaran, kerusakan, bencana hidrometeorogi, bencana geologi).

Baca Juga:  Kalbar Economic Forum

Isu terkini adalah dampak bencana alam dan non alam. Rencana aksi yang harus dilakukan adalah mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan tata kelola pemerintahan, menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovaif, masyarakat sejahtera, masyarakat tertib.

Arah baru yang ingin diterapkan dalam
konsep pembiayaan pembangunan daerah dengan instrumen lingkungan
adalah mesinkronisasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perusahaan (RKP) dan pengintegrasian program prioritas daerah serta program CSR perusahaan.

Penerapan instrumen ekonomi lingkungan atau green accounting dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan baru untuk infrastruktur dan menjaga ketahanan ekonomi Kalbar.

Setelah dilaksanakan paparan oleh narasumber dan diskusi dengan seluruh peserta. Beberapa poin penting hasil FGD ini adalah:

  1. Bagaimana Membangun Kalbar kedepan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, mulai dari Optimalisasi pendapatan, prioritas belanja pembangunan dan meningkatkan investasi.
  2. Salah satu potensi besar tersebut adalah CSR. Meskipun telah ada Perda dan Pergub CSR, namun implementasinya belum optimal. Karena karena itu perlu dikuatkan koordinasi, komunikasi, sinergi, dan kesamaan pandangan tentang target pembangunan daerah yang perlu diintervensi melalui CSR.
  3. Koordinasi, komunikasi, sinergi, dan kesamaan pandangan tersebut akan menghindarkan program CSR dari alokasi yang tumpang tindih, alokasi yang berkompetisi antara pemda
    dengan perusahaan, dan kejelasan besaran anggaran CSR beserta rencana peruntukan dan masyarakat sebagai target sasarannya. Hal ini akan lebih efektif dilakukan melalui “rumah CSR” atau organisasi dengan nama lain, yang melibatkan pemda, perusahaan, akademisi, dan tokoh masyarakat secara teknis,
Baca Juga:  Sinergi Pendapatan Pajak Daerah dalam Rangka Mendukung Belanja Pembangunan Infrastruktur

Setelah FGD ini akan dilakukan beberapa kegiatan lanjutan:

  • Optimalisasi peran tim fasilitasi CSR.
  • Pembentukan semacam organisasi/ wadah “rumah CSR” atau badan pengelola CSR dengan platform digital SISTEM APLIKASI CSR KALBAR
  • Penegasan kembali bahwa seluruh perusahaan harus menyampaikan laporan pelaksanaan CSR secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Gubernur No.56 tahun 2017
  • Penyusunan masterplan program CSR terpadu Kalimantan Barat
  • Pelaksanaan Rakor CSR tahun 2022 oleh Bidang Perencanaan Ekonomi
  • Pertemuan lanjutan dalam forum tertentu membahas penetapan persentase pajak daerah khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Demikian FGD Penguatan Partisipasi dan Kolaborasi Pelaku Usaha Dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kalbar tanggal 17 November 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Written by M Azdi Thahir

kalbar economic forum.3

Sinergi Pendapatan Pajak Daerah dalam Rangka Mendukung Belanja Pembangunan Infrastruktur

bkunong ke TBM

Bkunjong ke TBM: Innovasi Bersilaturahmi dan Asa Berliterasi