Teraju News Network, Pontianak – Dua pemateri telah menyampaikan paparan dalam FGD Penguatan Partisipasi dan Kolaborasi Pelaku Usaha dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
Bahri, S.STP, M.Si. Direktur Perencanaan Ekonomi Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri RI mengangkat tema: “Sinergi pendapatan pajak daerah dalam rangka mendukung belanja pembangunan infrastruktur”.
Dua tahun belakangan ini, pendapatan daerah menurun drastis dikarenakan dampak pandemik. Harus ada inovasi dan berkreasi bagaimana meningkatan pendapatan daerah melalui pelayanan kepada pelaku usaha dan wajib pajak. Salah satunya agar membayar pajak dengan baik. Hasil analisa data seluruh provinsi terkait pendapatan dan belanja daerah menurun sejak 2020 ke 2021. Di mana 2020 tercapai 78%, dan 2021 hingga Oktober 69,32%. Kalimantan Barat termasuk di atas rata-rata sekitar 76,84%. Diharapkan bulan Desember ini dapat terus dioptimalkan.
Tren Presentase Realisasi Belanja APBD Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia dari tahun 2020 ke 2021 adalah menurun dimana 2020 sebesar 58,94% dan 2021 sebesar 56,10%. Presentase realisasi belanja APBD Provinsi di Indonesia tahun 2021 Provinsi Kalimantan Barat berada di 5 terendah yaitu 51,07%.
Pembicara lainnya, DR. Hendriwan MPSi, mengatakan penyusunan APBD harus melihat potensi pendapatan artinya membahas belanja daerah harus melihat dulu pendapatan daerahnya agar jangan besar belanja daripada pendapatan yang nantinya menyebabkan defisit anggaran, lebih besar pasak daripada tiang. Sekarang, masih berfokus kepada pemulihan ekonomi akibat dampak dari covid-19 selain juga untuk pembangunan infrastruktur.
Dampak dari pandemi ini mengakibatkan pendapatan daerah menurun sehingga pembangunan infrastruktur daerah pun terhambat. Karena pemulihan masih difokuskan kepada dampak karena covid-19 pembangunan infrastruktur terutama jalan di provinsi maupun daerah menjadi belum terealisasi dengan baik. Diharapkan tahun 2022 pembangunan infrastruktur sudah bisa difokuskan dan akan dapat dilaksanakan dengan baik. Inovasi yang akan diterapkan untuk percepatan pendapatan daerah adalah dibentuknya tim TP2DD dan ETPD (Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah / transaksi non tunai).
Sedangkan Prof. Dr. Eddy Suratman, SE, MA. Guru Besar Ekonomi Publik dan Pembangunan Fak. Ekonomi dan Bisnis Untan mengangkat tema: “Strategi Implementasi CSR / TSBLP Bidang Infrastruktur Jalan dalam Mendukung Aktivitas Ekonomi Masyarakat”.
Paparannya menyatakan bahwa dalam lima tahun terakhir harusnya terjadi percepatan pembangunan infrastruktur.
Tantangan pembangunan di Kalimantan Barat ialah 80% masih berupa hutan dan kebun mengakibatkan sulitnya konektivitas antar daerah sehingga dibutuhan anggaran yang lebih besar sementara kemampuan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten Kota di Kalimantan Barat sangat terbatas terutama sejak pandemi covid-19. Ini menyebabkan penekanan terhadap penerimaan PAD Pemerintah Daerah.
Provinsi Kalbar sedang membutuhkan anggaran yang besar untuk mencapai target dan memulihkan ekonomi. Ekonomi Kalimantan Barat tahun 2020 minus (-) 1,82%. Tahun 2021 ditargetkan 4,5 – 5,25%. Tahun depan ditergetkan 4,74 – 5,46%. Tahun 2023 ditergetkan 5 – 5,68%, Artinyakita ingin pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat saat ini dan akan datang mendekati normal yaitu di angka 5%.
Untuk mencapai target tersebut membutuhkan Investasi. Investasi yang dibutuhan untuk mencapai target pertumbuhan pada tahun 2021 sebesar 83 Trilyun. Tahun 2022 dibutuhkan investasi sebesar 94 Trilyun. Tahun 2023 dibutuhkan investasi sebesar 112 Trilyun.
Proporsi Belanja Modal Kalimantan Barat mengalami fluktuasi penurunan dan kenaikan. Kemampuan keuangan pemerintah Provinsi tidak cukup mengejar kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur. “Karena itu, kita mebutuhkan kebersamaan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan,” ujar guru besar Ekonomi Untan tersebut.
CSR diharapkan bisa bersinergi untuk pencapaian target-target pembangunan di Kalbar. Diharapkan dengan CSR/TSBLP dapat membantu pencapaian target kinerja pembangunan daerah dimana target utama adalah pembangunan infrastruktur dengan itu dilakukan akan meningkatkan pencapaian semua bidang. Otomatis perbaikan infrastruktur membuat angka pengangguran pun akan menurun dikarenakan akan adanya investasi.
Sudah ada beberapa perusahaan-perusahaan di Kalimantan Barat yang sudah memberikan CSR nya walaupun masih kecil nilainya. Tahun 2020 semester 1 sekitar 21 Milyar. Tahun 2020 semester 2 sebesar 23 Milyar. Dimana belum sinergis dengan kebutuhan program pemerintah provinsi Kalimantan Barat.
Kita perlu memperbaiki pengelolaan CSR untuk kedepannya sesuai dengan Pasal 74 Undang-undang No.40 tahun 2007, Perda No.4 tahun 2016, Pergub KalbarNo.56 tahun 2017. Salah satu contoh untuk meningkatkan pengelolaan CSR adalah dengan membentuk “RUMAH CSR” dengan rumah CSR semua kaitan bantuan tersebut bisa disinergi dan dikelola secara baik, terbuka dan transparan.
Kesimpulannya adalah bahwa CSR di Kalimantan Barat sudah ada walau masih kecil, perlu memperbaiki kinerja CSR ke depannya.
Menyatukan persepsi adalah tantangan tersendiri bagi Pemda Kalbar. Berkegiatan dengan satu data akurat adalah hal penting yang mesti dilakukan. Duduk satu meja, memandang dari ragam sudut pandang, itu adalah tantangan tersediri di hadapan para pemangku kepentingan dengan pola new normal. Gerak cepat, tuntas dan bernas selalu dikedepankan.
