Sebab, ada “biaya syukuran” wajib yang harus dibayarkan ke negara: pajak. Dalam transaksi jual beli rumah, dua jenis pajak langsung muncul:

1. PPh (Pajak Penghasilan) – Dibayar penjual: 2,5% × Rp800.000.000 = Rp20 juta.
2. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) – Dibayar pembeli: 5% × (Rp800.000.000 – Rp60.000.000) = 5% × Rp740.000.000 = Rp37 juta.

Total pajak: Rp57 juta.
Bayangkan: Setelah bertahun-tahun kerja keras, menabung, mencari rumah, dan berjuang mengatur cicilan, begitu transaksi selesai… negara langsung “panen” Rp57 juta. Tanpa bantuan mencari rumah. Tanpa bantuan renovasi. Tanpa bantuan mencicil KPR.

Apa sudah cukup? Belum. Masih ada biaya balik nama, akta jual beli, notaris, dan lain-lain yang bisa mencapai Rp6–11 juta. Belum lagi biaya tambahan lainnya.

Akhirnya saya sadar: yang perlu dibenahi bukan hanya cara membayar, tapi cara bernegara. Sebab, satu hal tak bisa dilupakan: negara tak pernah benar-benar hadir saat rakyat kesulitan memiliki hunian layak. Tapi negara selalu siap hadir—saat waktunya menarik pajak dari rakyat yang akhirnya bisa punya rumah.

Usulan Saya:

• Pembeli rumah di bawah Rp500 juta bebas pajak selama 10 tahun pertama kepemilikan.
• Pengembang didorong untuk berkembang, rakyat sejahtera, negara pun tetap senang.

(Peter Gontha, pengusaha kawakan)

The post Bebaskan Pajak Rumah di Bawah 500 Juta! appeared first on teraju.id.

Si Jumbo yang Tidak Kecil Ambisinya

“Jumbo” bercerita tentang Don, bocah bertubuh besar yang sering diremehkan. Alih-alih pasrah dan menjadi ikon meme, Don memutuskan membuktikan diri dengan mengikuti pertunjukan bakat. Tapi eh, masalah datang! Buku inspirasinya malah dicuri perundung. Momen ini menjadi awal petualangan seru dan penuh makna tentang persahabatan, keberanian, dan tentunya, perjuangan melawan para tukang nyinyir.

Visualnya? Wuih, nggak kaleng-kaleng! Tim animasi Indonesia berhasil menghadirkan detail yang apik, dari ekspresi karakter hingga latar yang terasa hidup. Bahkan beberapa penonton sempat ragu, “Ini beneran buatan Indonesia?” Yes, betul! Ini karya anak bangsa, bukan titisan Pixar atau Disney.

Hari Pertama yang Menggelegar!

Tayang perdana pada Lebaran 31 Maret 2025, “Jumbo” langsung diserbu 60.000 penonton! Nggak cuma itu, film ini berhasil mendapat slot di 501 layar dengan 1.400 sesi pemutaran. Kalau bioskop adalah warung makan, maka “Jumbo” adalah menu spesial yang langsung ludes sebelum malam tiba.

Meskipun belum mengalahkan pemimpin box office Lebaran, “Pabrik Gula” yang tembus 203.799 penonton, “Jumbo” tetap menjadi film animasi Indonesia dengan pembukaan terbesar. Sebuah pencapaian manis yang membuktikan bahwa animasi lokal semakin dihargai dan dinikmati.

Seperti yang sudah bisa ditebak, Twitter (atau X) langsung ramai. “Jumbo” menjadi trending topic dengan ribuan cuitan yang didominasi oleh dua jenis manusia: yang sudah nonton dan terharu, serta yang belum nonton tapi pura-pura paham biar nggak ketinggalan hype.

Ada yang bilang, “Gila! Gue nangis di bioskop. Ini nggak cuma film animasi, tapi pengalaman spiritual.” Ada juga yang bercanda, “Bioskop penuh anak kecil, tapi yang nangis malah bapak-bapak. Keren banget filmnya!”

Dari Indonesia ke Dunia

Siapa bilang animasi lokal cuma untuk pasar lokal? “Jumbo” membuktikan sebaliknya dengan berhasil menembus pasar internasional! Didistribusikan di 17 negara, termasuk 12 negara Eropa, serta Turki dan Mongolia, film ini menunjukkan bahwa kisah dan kualitas animasi Indonesia bisa bersaing di kancah global. Mungkin suatu hari nanti kita nggak perlu lagi nunggu film animasi luar negeri, karena film Indonesia sudah setara bahkan lebih baik!

Keberhasilan “Jumbo” bukan sekadar angka, tapi bukti bahwa industri kreatif Indonesia bisa naik level. Jadi, kalau kamu ingin melihat lebih banyak film animasi berkualitas di masa depan, dukungan nyata itu bukan hanya di media sosial, tapi datang ke bioskop dan beli tiketnya!

The post Jumbo: Animasi Lokal, Ambisi Global! Film Lebaran yang Bikin Bangga Sekaligus Terharu appeared first on teraju.id.

“Kebersamaan dan bahu membahu sangat terasa dalam setiap perhelatan kegiatan ngabuburit literasi ini,” ujar Ahmad Sofian. Dia berharap kawan-kawan yang lain bisa bersama-sama di kegiatan berikutnya. Apalagi kegiatan yang sederhana namun tetap istiqomah ini sudah tercatat di mesin pencari dengan keterangan Ngabuburit Literasi Pontianak. Hal ini tentunya menjadi hal yang sangat baik baik kota Pontianak.

Kegiatan ini hasil kolaborasi para pegiat literasi para pegiat literasi, pegiat sejarah, pegiat sastra, pegiat ekonomi kreatif, mahasiswa, ibu rumah tangga, guru, dosen, pegiat sosial dan lainnya. Pada kesempatan kali ini juga hadir dan memberi kata sambutan Bapak Juliadi, S.S., M.Sc, kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII Kalimantan Barat.

Kegiatan Ngabuburit Literasi rutin dilakukan sejak beberapa tahun terakhir dan rutin diselenggarakan setiap tahun. Kegiatan ngabuburit literasi ini semakin terbranding sebagai kegiatan literasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selain sebagai sarana silaturahim, juga sebagai upaya menyemarakkan dunia literasi di Pontianak, Kalimantan Barat.

Dalam kegiatan dilakukan perkenalan perwakilan yang hadir, pembacaan karya sastra, musikalisasi puisi, pembagian takjil kepada para penguna jalan serta buka puasa bersama.
Cuaca hujan yang turun tidak menyurutkan puluhan pegiat yang hadir. Pembacaan karya cerita pendek dari buku Kumpulan ecerita pendek “Demikian Pada Mulanya’ karya Yusakh Ananda. Serta musikalisasi puisi dari sanggar Sarang Semut dilakukan di dalam ruangan. Saat waktu berbuka sudah dekat dilakukan pembagian takjil. Tak kurang 100 bingkisan disalurkan.

Seluruh kebutuhan dan keperluan kegiatan ini dilakukan sepenuhnya secara swadaya. Yang punya uang menyumbang uang, yang punya kue membawa kue, yang punya waktu dan tenaga menyiapkan dan menyalurkan.

Kegiatan ini juga melibatkan Literer Khatulistiwa, Sastra Di Ruang Publik, Majalah Riwajat, Setara, Pontianak Sejarah, Himmas IKIP PGRI Pontianak, Himsera FKIP Untan, Sarang Semut, LPMU, Siberdaya, W3 Luminare, Jejak Wisata Alfindo, Pojok Baca AVBI, Langkau Etnika, Aming Coffee, SUGEBAN Resto, Café & Celebration, Pondok Ale-Ale, Pak Usu, Perpus bahagia mendawai. (r)

The post Ngabuburit Literasi Pontianak, Membaca Sejarah Lokal appeared first on teraju.id.

Turunnya IHSG saat bursa global justru menghijau adalah tanda jelas bahwa ada masalah spesifik di dalam negeri. Ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia sedang goyah—bisa karena kebijakan yang dianggap berisiko, lemahnya daya beli masyarakat, atau kekhawatiran terhadap stabilitas keuangan negara.

Kekhawatiran investor terhadap melemahnya pengeluaran konsumen di Indonesia menjadi salah satu penyebab utama penurunan ini. Kelas menengah yang tertekan oleh kurangnya pekerjaan formal dan penurunan sektor manufaktur turut memperburuk situasi. Selain itu, kebijakan sosial ambisius Presiden Prabowo Subianto, termasuk program makanan gratis yang diperkirakan menelan biaya $28 miliar per tahun, menambah tekanan pada anggaran negara dan memicu langkah-langkah penghematan luas. ​

Di media sosial, netizen ramai mengomentari situasi ini. Seorang pengguna Twitter menulis, “IHSG anjlok lagi, investasi makin bikin deg-degan. Apa langkah pemerintah selanjutnya?” Komentar lain menyebut, “Kebijakan besar tanpa perhitungan matang bisa berdampak buruk pada ekonomi. Semoga ada evaluasi segera.”​

Para pengamat ekonomi juga angkat bicara. Brian Lee, ekonom dari Maybank Investment Banking Group, menyatakan bahwa meskipun bantuan sosial pemerintah dapat menjaga daya beli, pemulihan konsumsi diperkirakan lebih lemah dari yang diharapkan. Ketidakpastian ekonomi yang meningkat dan kekhawatiran akan pekerjaan akibat kompetisi dengan Cina menekan keinginan belanja masyarakat. Maybank pun menurunkan perkiraan pertumbuhan Indonesia tahun 2025 menjadi 5% dari 5,2%.

Bank Indonesia sebelumnya telah menurunkan suku bunga pada Januari untuk mendorong pertumbuhan, meskipun nilai rupiah melemah. Bank sentral juga menurunkan perkiraan pertumbuhan tahunan menjadi 4,7-5,5% dari sebelumnya 4,8-5,6%. Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menstabilkan ekonomi, namun tantangan eksternal dan internal masih membayangi.

Penurunan IHSG ini juga kontras dengan kinerja bursa saham utama Asia lainnya yang cenderung menguat. Indeks Nikkei 225 di Jepang naik 0,5%, sementara Hang Seng di Hong Kong meningkat 0,3%. Kondisi ini menambah kekhawatiran bahwa masalah yang dihadapi Indonesia bersifat domestik dan memerlukan perhatian khusus.

Dalam situasi yang penuh tantangan ini, investor dan pelaku pasar berharap pemerintah dan otoritas terkait dapat mengambil langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan dan stabilitas pasar. Transparansi kebijakan, komunikasi yang efektif, dan langkah-langkah proaktif diperlukan untuk menghadapi gejolak ekonomi saat ini.

The post Daya Beli Melemah, IHSG Terjun Bebas—Lampu Kuning bagi Ekonomi RI? appeared first on teraju.id.

Ceramah bertajuk “Apakah Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dapat Meningkatkan Kualitas Manusia Indonesia?” ini menarik ribuan jemaah, dari mahasiswa hingga masyarakat umum. Masjid penuh sesak, bahkan banyak yang harus salat di luar– di bawah guyuran hujan. Antusiasme ini bukan hanya karena topik yang relevan, tetapi juga magnet pribadi Anies sebagai alumni UGM dan figur publik yang kerap memicu diskusi hangat.

Dalam ceramahnya, Anies menegaskan pentingnya infrastruktur pendidikan, baik yang bersifat fisik seperti fasilitas sekolah maupun non-fisik seperti kreativitas dan keberanian berpikir. “Pembangunan manusia tidak bisa selesai dalam lima tahun. Kalau ekonomi, infrastruktur bisa,” katanya. Namun, yang paling menyedot perhatian adalah sindirannya terhadap proyek Ibu Kota Nusantara, “Membangun itu cepat. Membangun bandara cepat, yang agak lama itu membangun ibu kota. Itu agak lama itu,” ujarnya, disambut tawa dan riuh jemaah.

Tidak sampai di situ, Anies juga menyinggung upaya-upaya mematikan demokrasi. Pertama, mengganti aturan main. “Kalau untuk mematikan demokrasi ada tiga juga caranya. Satu, ganti aturan main, benar enggak tuh?” beber Anies.

Sontak pertanyaan Anies diamini oleh para orang yang hadir di dalam masjid tersebut. Anies melanjutkan, cara efektif berikutnya mematikan demokrasi ialah dengan cara menyingkirkan lawan dari pertandingan. Cara mematikan demokrasi ketiga, ditambahkan Anies, ialah menguasai wasit.

Pernyataan ini langsung memicu reaksi, terutama dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Sehari setelahnya, ia menuliskan di platform X:
Masjid tempat ibadah,
Masjid tempat sindir politik

Kritik ini membuka perdebatan lama: seberapa jauh tokoh politik boleh membawa agenda mereka ke tempat ibadah? Namun, tweet tersebut juga mendapat koreksi dari pembaca melalui fitur context note di X. Mereka menambahkan klarifikasi bahwa masjid tidak hanya digunakan untuk tempat ibadah, melainkan juga bersifat multifungsi, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadist sahih Muslim. Mereka menilai pernyataan Raja Juli sebagai bentuk disinformasi jika masjid hanya diperuntukkan sebagai tempat ibadah semata.

Respons publik pun terbelah. Di satu sisi, pendukung Anies menganggap ceramahnya sebagai bentuk kritik cerdas, seperti akun @OposisiCerdas yang membagikan artikelnya dan menyebutnya inspiratif. Namun, ada juga yang sinis, seperti @danu_budiyono yang menulis, “Pak @aniesbaswedan emng pinter berpidato, berargumen. Tapi apakah satunya kata dgn tindakannya, tidak jg. Move on pilpres aja blom bisa”

Tradisi Ramadan Public Lecture di UGM sendiri telah menghadirkan berbagai tokoh nasional seperti Mahfud MD dan Ganjar Pranowo. Namun, kehadiran Anies kali ini lebih berwarna karena nuansa politisnya, terutama dalam konteks sindiran terhadap IKN. Berbeda dengan pendekatan Ganjar yang lebih akademik, ceramah Anies seolah membawa arena perdebatan nasional ke dalam masjid.

Ke depan, kontroversi ini mungkin akan terus bergulir, terutama dengan keterlibatan Anies membentuk Gerakan Rakyat. Satu hal yang pasti, Ramadan kali ini bukan hanya menjadi momen refleksi spiritual, tetapi juga arena adu gagasan politik yang hangat.

The post Ceramah Anies di Masjid UGM: Pendidikan, Kematian Demokrasi, dan Kritik IKN appeared first on teraju.id.

Ahok menekankan gaya manajemennya yang teliti, mencatat bahwa semua pertemuan selama masa jabatannya direkam, memberikan catatan komprehensif tentang diskusi dan keputusan. Sebagai komisaris, Ahok memantau operasi, bahkan menangani masalah seperti kondisi toilet SPBU. Ia juga mendorong transaksi non-tunai menggunakan kartu MyPertamina dan merasa sangat terlibat.

Ahok mengklarifikasi bahwa ia tidak dapat berkomentar tentang rincian kasus karena tidak melihat laporan investigasi, tetapi ia mempertanyakan logika dugaan pemalsuan Pertamax di SPBU, yang akan merusak kendaraan kelas atas. Ia menjelaskan bahwa Pertamina secara historis menggunakan aditif untuk meningkatkan kualitas bahan bakar, praktik yang terus berlanjut. Ahok juga mengkritik keterlambatan dalam menerapkan sistem e-katalog internal, mencurigai ada permainan curang. Ia menceritakan kisah ketika seorang direktur diduga dipecat karena menolak menandatangani pengadaan aditif.

Ahok menyatakan bahwa ia mendorong optimalisasi biaya dan digitalisasi selama masa jabatannya sebagai komisaris. Ia mengklaim telah menetapkan target penghematan 46% dalam pengadaan untuk tahun 2024.

Ahok juga berbagi anekdot tentang kebakaran di kilang Pertamina, yang mungkin merupakan upaya untuk menyembunyikan bukti pencurian. Ia juga mengklaim bahwa ada pihak yang untung dari impor bahan bakar negara. Ahok mengakui masalah dengan proyek kilang sebelumnya dan mengklaim telah fokus pada optimalisasi biaya dan meningkatkan penggunaan produk dari kilang. Ia menyesal tidak memiliki wewenang untuk langsung memecat eksekutif yang berkinerja buruk.

Ahok juga menyebutkan dorongannya untuk menghilangkan transaksi tunai di SPBU dan penerapan sistem pemantauan digital. Ia juga mengklaim telah mendorong sistem digital untuk memantau distribusi bahan bakar.

Selain itu, Ahok mengungkapkan bahwa permintaannya untuk data, seperti informasi kartu kredit dan saldo akun, ditolak. Ia berharap rekaman pertemuannya akan diputar di pengadilan, menunjukkan upayanya untuk memerangi korupsi. Ketika ditanya tentang waktu penyelidikan, Ahok menolak membuat tuduhan, dengan mengatakan bahwa jika pemerintah serius ingin mengatasi korupsi di Pertamina, maka harus menerapkan sistem e-katalog. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena tidak diangkat sebagai CEO, yang akan memberinya wewenang untuk memecat mereka yang terlibat dalam praktik korup.

Akhirnya, Ahok mengatakan bahwa ia tidak menyesal dengan waktunya sebagai komisaris, dengan menyatakan bahwa ia bertindak dengan integritas dan komitmen terhadap keadilan.

The post Korupsi Pertamina, Ahok: Ada Tokoh Kuat Terlibat! appeared first on teraju.id.

Lonjakan perbincangan terkait Pertamina ini berkaitan dengan dugaan skandal korupsi senilai $11,9 miliar atau sekitar Rp186 triliun, yang diduga terjadi antara tahun 2018 hingga 2023. Selain itu, isu dugaan pencampuran bahan bakar RON 90 ke dalam Pertamax RON 92 juga memicu reaksi keras dari masyarakat. Dua isu ini dianggap berdampak langsung terhadap publik, sehingga memancing perhatian lebih besar di media sosial.

Sementara itu, Danantara, yang merupakan lembaga pengelola investasi, tidak mendapat sorotan serupa. Hal ini mengindikasikan bahwa isu yang melibatkan Danantara mungkin tidak memiliki daya tarik emosional yang kuat atau dampak langsung yang dirasakan masyarakat luas, berbeda dengan Pertamina yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, seperti harga dan kualitas bahan bakar.

“Kalau dilihat perbandingan total interaksi harian di semua platform yang dimonitor Drone Emprit, tampak bahwa perhatian netizen terhadap Danantara tinggi dan terus tinggi, namun terhadap Pertamina lebih tinggi lagi. Mungkin karena speechless,” cuit pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi (28/02).

Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial menjadi cerminan opini publik, di mana isu yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat cenderung lebih cepat menarik perhatian dibandingkan topik investasi yang lebih abstrak. Interaksi yang tinggi terhadap kasus Pertamina juga menandakan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari publik terhadap pengelolaan sumber daya negara.

Analisis Drone Emprit ini menggambarkan bagaimana isu energi dan tata kelola perusahaan negara menjadi perbincangan utama di media sosial. Pertamina, sebagai salah satu BUMN terbesar, berperan penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga skandal yang melibatkannya berpotensi memicu reaksi luas. Ke depannya, transparansi dan reformasi di sektor ini akan menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan publik serta stabilitas industri energi di Indonesia.

The post Pantauan Medsos; Pertamina Terbang, Danantara Tenggelam appeared first on teraju.id.

“Rumah adat tersebut akan dibangun berdampingan dengan rumah adat Melayu dan Dayak di Kalimantan Barat, sebagai simbol keberagaman dan harmonisasi budaya di provinsi yang dihuni oleh berbagai etnis,” kata Krisantus di Pontianak, Ahad.

MD La Ode yang menulis banyak artikel dan buku mengenai peran etnis Tionghoa di Nusantara mengingatkan beberapa hal. Pertama, bahwa pemerintah harus mengkaji lebih dalam lagi aspek UU dan UUD 1945 perihal pembangunan rumah adat tersebut.

“Sesuai fakta bahwa Undang Undang  Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 1 Ayat (2) berbunyi bahwa ‘ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan’; dan ayat (3) ‘Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa…”

Beranjak dari sana, MD La Ode mengupas bahwa Tionghoa adalah ras, sehingga tidak tepat dibangunkan rumah adat. Apalagi menggunakan biaya negara. Tak terkecuali di atas tanah negara. Dalam konteks ini direncanakan pada antara dua rumah adat etnik pribumi Dayak dan Melayu.

Dr. M.D. La Ode adalah seorang Ilmuwan Politik, Alumnus Program S3 Fisip UI (Universitas Indonesia). Ia selama ini menekuni studi prilaku politik Etnis Cina Indonesia (ECI), dan studi kasus di beberapa daerah: Kota Medan (Sumut), Pontianak dan Singkawang (Kalbar).

Hasil studi dan pengembangan kerangka teoritis telah menelorkan suatu “teori” sangat mendasar tentang keberadaan ECI seharusnya dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Teori dimaksud adalah “Trilogi Pribumisme”, dapat menjadi resolusi konflik Pribumi dengan Non Pribumi di Indonesia, juga di berbagai belahan dunia.

Hasil studi dan pengembangan kerangka teoritis La Ode, telah dituangkan di dalam Buku berjudul: Trilogi Pribumisme Resolusi Konflik Pribumi dengan Non Pribumi di Berbagai Belahan Dunia (Jakarta:Komunitas Ilmu Pertahanan Indonesia (KIPI): 2018, 492 Halaman). Buku ini merujuk pada beberapa teori: (1) Asal usul mula terjadinya negara; (2) Negara; (3) Politik; (4) Kedaulatan; (5) Politik Etnisitas; (6) Partisipasi Politik; (7) Otonomi Demokrasi; dan, (8) Multikultural. Metode digunakan grounded theory atau grounded research (kualitatif).

Teori Trilogi Pribumisme berisikan: (1) Pribumi Pendiri Negara; (2) Pribumi Pemilik Negara; (3) Pribumi Penguasa Negara. Dalam kasus NKRI, teori ini menjadi: (1) Pribumi Pendiri NKRI; (2) Pribumi Pemilik NKRI; (3) Pribumi Peguasa NKRI.

Secara keseluruhan Buku ini terdiri dari 7 (tujuh) Bab: Bab I Pendahuluan; Bab II Istilah Tiongkok, Tionghoa, Cina, dan Tinjauan Sejarah Ekonomi Politik ECI di Indonesia; Bab III. Darwinisme Sosial dalam Kekuatan Politik ECI; Bab IV. Tinjauan Strategi Politik ECI untuk Menganeksasi NKRI; Bab V. Dampak Kekuasaan Ekonomi dan Kekuasaan Politik ECI terhadap Pribumi; Bab VI. Resolusi Konflik Pribumi-ECI Akibat Dominasi Ekonomi dan Politik terhadap Pribumi; BAB VII. Trilogi Pribumisme Titik Temu NKRI Harga Mati.

La Ode mendeskripsikan jumlah ECI (Etnis Cina Indonesia) hanya 1,2 % (Juli 2016) atau 3.099.792 jiwa dari keseluruhan rakyat Indonesia 258.316.051 jiwa. ECI ini pasti keturunan imigran di Indonesia. Mereka telah berhasil menguasai ekonomi nasional, dan bahkan mulai melakukan ekspansi menguasai politik nasional. Ada kesenjangan sangat tajam antara Pribumi dan ECI. Warga ECI tidak dapat disangkal bukanlah bangsa Indonesia. Mereka hanya sebagai WNI dalam perspektif politik entitas. ECI telah mendominasi ekonomi nasional dan menyusul akan mendominasi politik nasional. Indikator dominasi kekuatan ECI dalam politik tampak dari kasus diangkatnya ECI dalam politik seperti Ahok menjadi Gubernur DKI dan menjadi Presiden RI

Sangat tidak adil Pribumi lemah berdagang dan miskin ekonomi dibiarkan dan bahkan diperintahkan penguasa bersaing di bidang ekonomi dengan ECI. Padahal, ECI sudah kuat, mendominasi 80 % ekonomi nasional dan menguasai 78 % lahan pertanian dan kehutanan nasional. ECI kuat karena hidup berdampingan dengan Pemerintah. Pribumi lemah, tidak mendapat perhatian dari Pemerintah.

Berdasarkan kajian di atas, MD La Ode mengkritik pedas rencana pembangunan rumah adat Tionghoa di antara Rumah Radakng dan Rumah Melayu. Dan atas teori pribumisme, ia berharap rencana tersebut dikaji lebih dalam lagi. (kan)

The post MD La Ode Tanggapi Wagub Krisantus Soal Rencana Membangun Rumah Adat Tionghoa appeared first on teraju.id.

Berikut rekomendasi mobil Honda terbaik, terlaris, dan termurah yang paling worth it to buy dalam setahun terakhir!

1. Honda Brio – Raja LCGC yang Sulit Dikalahkan

Harga: Rp165 – 243 juta
Keunggulan: Irit, kompak, resale value tinggi

Tak ada yang bisa menggoyahkan dominasi Honda Brio di segmen LCGC dan city car. Dengan desain yang lebih sporty dan mesin 1.2L i-VTEC yang lincah, Brio tetap menjadi primadona anak muda dan keluarga kecil. Konsumsi BBM-nya sangat efisien, mencapai 20 km/liter di jalan tol. Interiornya simpel namun cukup fungsional, dan yang terpenting, nilai jual kembalinya sangat stabil.

2. Honda HR-V – SUV Favorit yang Semakin Premium

Harga: Rp375 – 529 juta
Keunggulan: Desain futuristik, teknologi Honda Sensing, performa mantap

Honda HR-V terbaru hadir dengan tampilan yang lebih maskulin dan fitur yang lebih canggih. Mesin 1.5L DOHC i-VTEC menghasilkan 121 PS, cukup bertenaga untuk sebuah SUV kompak. Yang menarik, varian RS Turbo menawarkan tenaga lebih besar dan akselerasi yang lebih responsif. Ditambah fitur Honda Sensing, mobil ini menjadi pilihan SUV terfavorit di kelasnya.

3. Honda City Hatchback – Hatchback Sporty Pengganti Jazz

Harga: Rp343 – 362 juta
Keunggulan: Handling lincah, mesin bertenaga, fitur premium

Honda City Hatchback berhasil mengisi kekosongan yang ditinggalkan Jazz. Mesin 1.5L i-VTEC-nya menawarkan 121 PS dengan handling yang presisi, membuatnya cocok untuk pengemudi yang mengutamakan kesenangan berkendara. Interiornya luas, dengan fitur Ultra Seat yang fleksibel untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan. Bagi yang ingin hatchback bergaya sporty dengan performa apik, ini dia pilihannya.

4. Honda WR-V – SUV Kompak yang Siap Menantang

Harga: Rp279 – 317 juta
Keunggulan: Ground clearance tinggi, irit BBM, harga terjangkau

Honda WR-V hadir sebagai SUV kompak dengan harga yang lebih bersahabat. Dibekali mesin 1.5L yang sama dengan City Hatchback, mobil ini punya performa tangguh di jalanan perkotaan maupun medan ringan. Dengan ground clearance 220 mm, WR-V cocok bagi mereka yang butuh mobil kecil dengan tampilan gagah dan daya jelajah lebih luas.

5. Honda CR-V – SUV Premium dengan Performa Tinggi

Harga: Rp739 – 799 juta
Keunggulan: Mesin turbo bertenaga, interior mewah, teknologi Honda Sensing

Honda CR-V adalah pilihan terbaik bagi mereka yang menginginkan SUV premium dengan kenyamanan maksimal. Ditenagai mesin 1.5L Turbo yang menghasilkan 190 PS, mobil ini memberikan performa impresif di jalan raya maupun off-road ringan. Interiornya luas dengan material berkualitas tinggi, serta dilengkapi fitur canggih seperti panoramic sunroof dan sistem infotainment modern. Ditambah teknologi Honda Sensing, CR-V menjadi SUV ideal untuk keluarga yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan.

Mana yang Cocok untuk Anda? Untuk yang mencari mobil irit dan terjangkau: Honda Brio. Untuk SUV stylish dengan fitur canggih: Honda HR-V. Untuk hatchback sporty dan fun to drive: Honda City Hatchback. Untuk SUV kompak dengan harga bersahabat: Honda WR-V. Untuk SUV premium dengan fitur mewah: Honda CR-V.

Honda selalu memberikan pilihan terbaik di tiap segmen. Apakah Anda mencari mobil harian yang ekonomis atau kendaraan sporty dengan performa mengesankan, Honda punya jawabannya. Jadi, mobil mana yang paling menarik buat Anda?

The post 5 Mobil Honda Terbaik, Terlaris, dan Termurah – Worth it to Buy! appeared first on teraju.id.

Dugaan praktik kecurangan dalam tata kelola bahan bakar minyak (BBM) mencuat setelah Kejaksaan Agung menemukan indikasi penyimpangan dalam proses impor dan distribusi minyak mentah serta produk kilang selama periode 2018 hingga 2023. Kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun, menjadikannya salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah energi nasional.

Investigasi yang dilakukan aparat penegak hukum mengungkap modus operandi yang terbilang licik. Pihak Pertamina Patra Niaga, salah satu subholding Pertamina, diduga mengimpor BBM dengan Research Octane Number (RON) 90—setara dengan Pertalite—tetapi dalam dokumen pembelian, BBM tersebut tercatat sebagai RON 92 atau Pertamax. Untuk mengakali standar kualitas, BBM RON 90 ini kemudian dioplos dengan bahan tambahan tertentu sehingga seolah-olah memenuhi standar RON 92. Skema ini tidak hanya melanggar regulasi energi nasional, tetapi juga menipu konsumen yang membayar lebih untuk kualitas bahan bakar yang lebih rendah dari yang dijanjikan.

Selain praktik oplosan, penyidik juga menemukan dugaan pengaturan dalam proses impor minyak mentah dan produk kilang. Sejumlah pejabat di Pertamina diduga bekerja sama dengan broker swasta untuk mengatur tender impor dengan harga yang telah dimark-up. Keuntungan dari harga yang dimanipulasi ini mengalir ke kantong para pelaku, sementara negara dan konsumen harus menanggung dampak ekonomi yang besar.

Dampak bagi Konsumen dan Negara
Praktik ini memiliki dampak luas, tidak hanya dari segi keuangan negara, tetapi juga terhadap masyarakat umum. Konsumen yang membeli Pertamax dengan harga lebih tinggi pada kenyataannya hanya mendapatkan BBM berkualitas setara dengan Pertalite yang telah dimanipulasi. Hal ini memicu ketidakadilan serta merugikan pemilik kendaraan yang mengandalkan bahan bakar berkualitas untuk efisiensi mesin mereka.

Dalam perkembangan penyidikan, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023, yang merugikan negara sekitar Rp193,7 triliun. Mereka adalah Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga), Sani Dinar Saifuddin (Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional), Yoki Firnandi (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping), Agus Purwono (Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional), Muhammad Kerry Adrianto Riza (Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa), Dimas Werhaspati (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim), serta Gading Ramadhan Joedo (Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak).

Seruan untuk Reformasi dan Transparansi
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menekankan pentingnya reformasi menyeluruh di tubuh Pertamina dan industri energi nasional. Transparansi dalam proses impor dan distribusi BBM harus ditingkatkan, sementara pengawasan ketat dari pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah skandal serupa terjadi di masa depan. Selain itu, sistem audit internal dan eksternal di BUMN energi harus diperkuat untuk memastikan integritas pengelolaan migas di Indonesia.

Pasca terbongkarnya skandal ini, Pertamina menghadapi tekanan besar untuk melakukan bersih-bersih di internal perusahaan. Pemerintah pun didorong untuk tidak hanya menindak para pelaku, tetapi juga membangun sistem yang lebih ketat dalam mengawasi aktivitas pengadaan dan distribusi BBM. Kepercayaan publik yang telah tercoreng perlu dipulihkan melalui langkah konkret dalam penegakan hukum dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa korupsi di sektor energi memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar kehilangan uang negara. Dampak ekonomi, kepercayaan publik, dan ketahanan energi nasional turut dipertaruhkan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dalam sektor strategis ini harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

The post Gila! Korupsi 193,7 T Pertalite berbulu Pertamax appeared first on teraju.id.