Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengagendakan silaturahmi ke Kesultanan Pontianak dalam rangkaian kampanye di pemilu presiden secara langsung buat pertama kali di Indonesia. Di kesultanan Pontianak, SBY dapat penjelasan tentang peranan Hamid dalam merancang lambang negara sekaligus perannya sebagai Ketua BFO sehingga Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. SBY berjanji meluruskan sejarah yang gelap prihal Hamid yang sejauh ini dikenal sebagai pro Belanda bahkan pengkhianat negara. Ingat SBY adalah perwira militer, di mana sangkaan bahwa Hamid pengkhianat amat sangat berkarat di tubuh militer, entah sebab apa, perlu penelitian lebih lanjut.<\/p>\n\n\n\n

Misalnya apakah sebab perebutan posisi? Lantaran saat itu Hamid berpangkat Mayor Jenderal? Pernah jadi pengawal Ratu Wilhelmina? Ini perlu penelitian detail.<\/p>\n\n\n\n

Kenapa perlu penelitian detail, sebab prilaku perebutan kekuasaan di kalangan militer sudah bukan rahasia umum. Sejak dulu hingga sekarang. Ada kelompok, friksi, faksi dan haluan haluan politik. Hamid pada akhirnya masuk ke dalam lumpur sejarah nan gelap dan kelam.<\/p>\n\n\n\n

Namun di masa SBY menjadi Presiden RI dua periode ada kemajuan terhadap sejarah Hamid untuk kemudian tersibak — terutama jasa-jasanya. Adalah Menteri Luar Negeri Dr. Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa, B.Sc., M.Phil., Ph.D melalui Museum Konfrenesi Asia Afrika memproduksi film dokumenter tentang sejarah Lambang Negara. Produksi film dokumenter milik atribut negara ini demi menjawab para diplomat di seantero jagad yang kerap kali bertanya kepadanya, “Lambang Negara Indonesia ini indah sekali. Posturnya seimbang penuh makna. Penuh pesan yang tersurat dan tersirat, siapa perancangnya?”<\/p>\n\n\n\n

Menlu tidak pernah mendapatkan fakta sejarah yang konkret sehingga Beliau memerintahkan untuk dibuat penelitian. Dan Tim Peneliti Kemenlu sampailah kepada peneliti lambang negara satu-satunya di Indonesia saat itu yakni Turiman Faturahman Nur. Lalu selesailah film dokumenter tersebut dengan pengakuan gamblang dari negara bahwa Sultan Hamid II Alkadrie-lah pencipta lambang negara, bukannya Yamin. Sebab karya Yamin ditolak karena justru mengandung unsur matahari terbit yang menjadi lambang negeri Samurai, Jepang. Silahkan saksikan film dokumenter tersebut di channel Youtube.<\/p>\n\n\n\n

Peneliti Hamid, Turiman dan Anshari Dimyati juga diminta tampil di Gedung Pancasila untuk menguraikan peranan Hamid dalam sejarah NKRI di era SBY ini. Kemajuan cukup pesat. Namun usulan Sultan Hamid II sebagai Pahlawan Nasional masih terseok-seok.<\/p>\n\n\n\n

Era kepresidenan berganti. Ir Joko Widodo tampil menjadi RI-1. Sama dengan SBY, dalam rangkaian kampanye di Kalbar, pria yang akrab disapa Jokowi juga mampir ke istana\/mesjid Jami’ Kesultanan Pontianak. Jokowi juga dapat penjelasan rinci yang sama perihal Hamid. Dan Jokowi juga menjanjikan pelurusan sejarah sama halnya dengan SBY.<\/p>\n\n\n\n

Jokowi meminta Mensos yang saat itu dijabat Chofifah Indar Parawansyah menerima Yayasan Hamid. Saya turut serta ke Kemensos bersama Turiman, Anshari, dan Sekretaris Pribadi Sultan Hamid, yakni Max Jusuf Alkadrie. Max Jusuf juga menggandeng Sang Istri, Yetti Alkadrie (sejak Max wafat awal 2019, Yetti menggantikan posisinya sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Hamid).<\/p>\n\n\n\n

Tahun 2013 tepat seabad lahirnya Sultan Hamid II, buku biografi politik Sultan Hamid II diluncurkan di Gedung Pontianak Convention Centre. Saat itu Max Jusuf tampak puas. “Saya berikrar kepada Allah, ya Allah janganlah saya mati sebelum buku biografi Hamid diterbitkan di Indonesia,” katanya.<\/p>\n\n\n\n

Buku biografi itu terbit, Ulasannya juga dimuat di koran Tempo. Buku ini juga sampai ke berbagai kalangan peminat dan pemerhati sejarah. Juga merupakan bagian dari syarat pengajuan Sultan Hamid sebagai pahlawan nasonal di Kemensos RI. “Pengajuan Sultan Hamid II paling lengkap,” ungkap Dirjen di Kemensos.<\/p>\n\n\n\n

Seusai launching buku biografi di PCC, kami para penulis diterima mantan anggota DPR-RI dari Partai Golkar, H Gusti Syamsumin. Beliau mengenang kisah pembahasan UU bahasa, bendera, lagu kebangsaan dan lambang negara.<\/p>\n\n\n\n

“UU itu usulan kita dari Kalbar setelah seminar peranan Hamid merancang lambang negara untuk NKRI,” kata pria berdarah biru dari Ketapang ini. Dia mengaku duduk di Pansus UU tersebut. Dia juga getol mengajukan nama Hamid agar disebut dalam penjelasan pasal lambang negara. Namun yang protes keras adalah Fraksi TNI\/Polri. Isinya adalah Hamid pelaku makar lewat peristiwa APRA\/peristiwa Westerling. Hamid dituding Pro Belanda.<\/p>\n\n\n\n

“Sayang penelitian Aan belum sampai ke tangan saya. Jika sudah saya ketahui bahwa Hamid tidak terbukti bersalah di dalam setiap putusan Mahkamah Agung, pasti nama Hamid bisa kita perjuangkan di dalam UU karena ternyata beliau dipenjara bukan karena kesalahan pidana, tapi korban politik belaka.”<\/p>\n\n\n\n

Kata Gusti Syamsumin mantan Ketua DPRD Kalbar yang juga Ketua PGRI Kalbar ini jika saja nama Hamid masuk dalam penjelasan UU saat itu, tidak akan sulit lagi bagi negara mengakui Sultan Hamid II Pahlawan Nasional. Bahkan lebih tinggi lagi posisinya karena diakui UU, sementara Pahlawan Nasional hanya Surat Keputusan Presiden. Kepres berada di bawah UU.<\/p>\n\n\n\n

Syarif Abdullah Alkadrie adalah anggota DPRD Kalbar Fraksi Reformasi. Di Fraksi tersebut dia dari unsur Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bergabung dengan Partai Keadilan (PK) dll. Abdullah mengikuti dengan baik apa yang diperjuangkan Gusti Syamsumin dkk di Golkar.<\/p>\n\n\n\n

Golkar melakukan konvensi. Surya Paloh sebagai salah satu kandidat kalah dengan Abirizal Bakrie, sehingga kemudian “hengkang” mendirikan Nasdem. Begitupula peserta konvensi lainnya, Prabowo. Prabowo mendirikan Gerindra.
Bola perjuangan pahlawan nasional tidak tampak dari kepentingan politik yang tercermin dari partai melainkan orisinil meluruskan sejarah. Terbukti Golkar sejak Gusti Syamsumin purna tugas sebagai anggota DPR RI tidak ada lagi yang getol memperjuangkan SH II Pahlawan Nasional dari Gedung Senayan.<\/p>\n\n\n\n

Bola perjuangan berpindah ke Abdullah Alkadrie yang justru hijrah dari PKB ke Nasdem. Nasdem membuat seminar tentang peranan Hamid di Fraksi Nasdem dengan narasumber Prof Dr Andi Hamzah. Pakar hukum pidana itu menyarankan agar UU Lambang Negara direvisi, atau ditempuh Judicial Review atas putusan MA, di mana JR bisa berujung pada putusan Hamid sesungguhnya adalah bebas murni. Sebab dalam hukum pidana, pengakuan Hamid di persidangan bahwa dia ada niat membunuh Hamengkubuwono dan Pimpinan Angkatan Perang TB Simatupang karena emosi, namun kemudian dia batalkan, tidak ada pengerahan pasukan maupun senjata, serta tokoh-tokoh tersebut tidak ada yang terbunuh, sama sekali tidak bisa dihukum masuk bui selama 10 tahun dipotong masa tahanan. Dalam hukum pidana, niat tidak bisa dihukum. Sebab tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu semestinya hukuman buat Hamid semestinya adalah bebas murni. Dengan demikian pula syarat pengajuan pahlawan nasional berupa diktum tidak pernah dipenjara lebih dari 5 tahun juga tidak jadi aral melintang.<\/p>\n\n\n\n

Sampai di mana perjuangan Nasdem melakukan revisi UU ini, wallahu’alam. Sampai di sini saya sebagai salah satu pihak yang turut mengusulkan Sultan Hamid II Pahlawan Nasional dari unsur profesional jurnalis tidak melihat adanya kepentingan politik atau politisasi sejarah Bangsa Indonesia seperti tudingan Prof Dr AM Hendro Priyono. Parapihak secara politik yang memperjuangkan Hamid pertama dari Golkar, kemudian terputus, lalu kini di Nasdem, hal itu pun bergerak sangat pelan, karena memang murni, tanpa ada kepentingan apa-apa kecuali benar-benar sisi ilmiah sejarah sekaligus sebagai wakil rakyat yang mau mendengarkan aspirasi kalangan grass root (akar rumput).<\/p>\n\n\n\n

Saya pulang dari Singkawang di hari Minggu, 13 Juni 2020 pukul 15.00. Seperti protokol Covid-19 saya segera buka baju dan mandi. Namun setelah mandi dan jamak takhir qoshar antara zuhur dan ashar, kantuk segera menyerang. Maklum menyetir sendiri sejak subuh hari. Tubuh ini menagih rehat.<\/p>\n\n\n\n

Namun berpikir betapa pentingnya pertemuan dengan Anshari Dimyati dan Syarif Abdullah Alkadrie, saya lawan kantuk dan lelah tersebut. “Ini kepentingan negara. Lebih besar dari sekedar rehat pribadi Nur Iskandar.” Begitu pikir saya.<\/p>\n\n\n\n

Tiba di Gedung DPW Nasdem Jl Abdurahman Saleh, Aan sudah berada di ruang rapat utama bersama Syarif Abdullah Alkadrie yang didampingi istri dan putra-putrinya. Dia dikitari keluarga lengkap karena dirayakan Ulang tahunnya di Gedung Nasdem. Rupanya baru saja keluar pagar Walikota Pontianak Edi Kamtono dan Bupati Sintang Jarot Winarno. Saya masih dapat menikmati tart ultah dan kue lapis legit berikut secangkir kopi hitam.<\/p>\n\n\n\n

Abdullah Alkadrie sebenarnya hanya ingin mengumpulkan bahan terbaru tentang Sultan Hamid dari Yayasan Hamid. Namun dari arah lainnya ada kontak dari Ir Arif Joni pimpinan PKS Kalbar yang risau atas pernyataan AM Hendro. Ia yang baru landing<\/em> dari Ketapang segera merapat ke Nasdem. 20 menit dari airport. Ia ikut bergabung. Ia menyampaikan salam Hidayat Nurwahid yang juga galau atas pernyataan Hendro.<\/p>\n\n\n\n

Seusai magrib, setelah kami sepakat menggelar jumpa pers mengklarifkasi pernyataan Hendropriyono, Gubernur Sutarmidji menelepon saya. Ia menjelaskan bahwa perjuangan untuk Hamid sudah sejak lama dia lakukan. Sejak sebagai anggota DPRD Kota dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), lalu sebagai Wakil Walikota di mana nama jalan ditetapkan dari Jl Perintis Kemerdekaan menjadi Jl Sultan Hamid. “Itu bagian dari perjuangan saya. Kau kan tahu itu,” katanya.<\/p>\n\n\n\n

Sutarmidji juga mengingatkan bahwa tudingan Sultan Melvin Alkadrie yang melaporkan AM Hendropriyono ke Mapolda Kalbar pada 12 Juni 2020 dengan menyitir bahwa Gubernur Kalbar hanya diam, adalah tidak benar. Sebab dia secara pribadi telah bekerja sejak dulu era reformasi sebagai anggota legislatif yang mendengarkan aspirasi rakyat. “Sejak Wawako, lalu Walikota 2 periode dan kini Gubernur Kalbar kita juga support Hamid sebagai pahlawan. Tim TP2GD atau tim pemberi penghargaan gelar pahlawan daerah sudah kita lakukan untuk Hamid. Tinggal TP2GP yang ada di Pusat,” katanya.<\/p>\n\n\n\n