Oleh: Nur Iskandar<\/p>\n\n\n\n

Setiap ada kerumunan, bisa muncul berbagai tindakan provokatif: lempar batu sembunyi tangan maupun terang-terangan. Ini fakta paling sederhana.<\/p>\n\n\n\n

Tak sedikit demonstran kena gebug. Tak sedikit darah tumpah-api pun membara. Aksi demo tak hanya Jakarta, tapi sebagian ibukota se-Nusantara.<\/p>\n\n\n\n

Kondisi Cipta Lapangan Kerja yang diplesetkan menjadi UU “Cilaka” (Omnibus Law) diharapkan produktif malah bisa berbalik arah menjadi kontra-produktif. Pemilik modal takut demo menjadi anarkistik–meruyak-bersimaharajalela. Sedikit banyak anarkistik terjadi–merusak citra. Pasar jadi ciut dibuatnya.<\/p>\n\n\n\n

Aparat yang katanya menegakkan keamanan bisa tersulut, main pangkong. Penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) jadi debatable.<\/p>\n\n\n\n

Pihak buruh yang demo mengklaim angka 20.000 massa kepung istana dalam aksi demo mereka, Kamis, 8\/10\/2020 sebagai lanjutan demo sehari sebelumnya menandai penolakan pengesahan UU Omnibus Law oleh DPR-RI Senin malamnya. Situs DPR-RI pun diretas menjadi “Dewan Pengkhianat Rakyat” padahal publik tahu DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Kasusnya ditangani Polri dan ahli Informasi Teknologi Gedung Kura-kura. Di waktu yang sama trending topik Tagar Presiden Kabur menghenyak mata publik. Padahal Presiden kunjungan kerja ke Kalteng untuk program Food Estate.<\/p>\n\n\n\n

Saya ingat peristiwa 9\/11 WTC. Ketika Manhattan “diserang” di mana dua menara kembar ditabrak pesawat, George Walter Bush “kunker” ke negara bagian lainnya. Ia ke lapangan hijau.<\/p>\n\n\n\n

Apakah ada relevansinya dengan Jokowi ke lapangan hijau food estate–menunggu lahir tidaknya Perpu–peraturan pengganti undang-undang akibat desakan penolakan buruh yang bersentuhan langsung UU “Cilaka”–Cipta Lapangan Kerja.<\/p>\n\n\n\n

Partai Demokrat “Walk-Out” pada sidang pengesahan di DPR-RI, praktis mereka menolak–sama dengan PKS. Hukuman politik akan dirasakan saat pemilu yang akan datang, di mana publik menentukan pilihan atas partai pendukung Omnibus Law dengan penolak–atau lahirnya partai baru. Ini konsekuensi politik jangka pendek,menengah dan panjang. Sebab menurut Refly Harun–pakar hukum tata negara lewat kanal YouTube miliknya, Kamis, 8\/10\/20 (Jalur: Jalan Lurus) darah sudah tumpah. Sementara menurut ekonom Faisal Basri UU Cipta Kerja–tanpa Lapangan–agar tidak jadi “Cilaka” bukanlah prioritas. Akan lebih prioritas adalah pencegahan korupsi. Sebab dana negeri yang dikorup bisa membangun ekonomi. Dan ekonomi bergerak jika negara bersih dari aksi-kasi “tikus” menggerogoti karung duit milik rakyat.<\/p>\n\n\n\n

Sejarah peristiwa berulang. Presiden jangan “kabur” lebih baik menerima perwakilan massa demonstran agar aspirasi mereka didengarkan langsung–jika emosi tersalurkan–anarkistik tereduksikan.<\/p>\n\n\n\n

Bapak Presiden, sejarah adalah peristiwa berulang. Kitab suci rajin menerangkan hal itu sejak Adam-sampai Nabi Muhammad SAW. Kenakalan umat selalu ada. Pengkhinatan selalu menjadi noda dan dosa.<\/p>\n\n\n\n

Sejarah Indonesia, 1950 dulu–Sultan Hamid–Sang Perancang Lambang Negara dan arsitek penyerahan kedaulatan di Konferensi Meja Bundar dituduh “pengkhianat” karena berhaluan federalis–kini para wakil rakyat dituding rakyatnya sendiri sebagai “pengkhianat” kecuali yang Walk-Out. Bahkan Presidennya dituding dengan trending topik tagar “Presiden Kabur”. Sejarah peristiwa berulang–belum jauh sepuh disauh–kiambang pun bertaut. Kita mengingatkan saja bahwa ishlah sejarah itu tetap penting. Jangan anggap remeh–bahwa ruh itu tidak berlalu–mereka masih menyaksikan. Aspirasi sekecil apapun mesti didengarkan dan diperhatikan. Jika keadilan tidak ditegakkan–akan Tuhan datangkan bala-bencana sebagai peringatan.<\/p>\n\n\n\n

Budayawan Betawi Riduan Saidi menasehati, “Kopat-Kopit negeri ini (maksudnya Pandemi Covid-19) tidak hanya bisa dibaca lewat ilmu kesehatan dan teknologi vaksinasi. Tapi teologi. Ketuhanan. Jangan-jangan Tuhan murka kepada kita karena yang sebenarnya pahlawan dituduh pengkhianat, dan sebenar-benarnya pengkhianat jadi pahlawan. * Foto Presiden Joko Widodo di depan podium berlambang negara Elang Rajawali Garuda Pancasila.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Oleh: Nur Iskandar Setiap ada kerumunan, bisa muncul berbagai tindakan provokatif: lempar batu sembunyi tangan maupun terang-terangan. Ini fakta paling sederhana. Tak sedikit demonstran kena gebug. Tak sedikit darah tumpah-api pun membara. Aksi demo tak hanya Jakarta, tapi sebagian ibukota se-Nusantara. Kondisi Cipta Lapangan Kerja yang diplesetkan menjadi UU “Cilaka” (Omnibus Law) diharapkan produktif malah […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":15897,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[323,6319,322],"adace-sponsor":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teraju.id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15896"}],"collection":[{"href":"https:\/\/teraju.id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teraju.id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teraju.id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teraju.id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15896"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teraju.id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15896\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teraju.id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15897"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teraju.id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15896"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teraju.id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15896"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teraju.id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15896"},{"taxonomy":"adace-sponsor","embeddable":true,"href":"https:\/\/teraju.id\/wp-json\/wp\/v2\/adace-sponsor?post=15896"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}