teraju.id, Pontianak— Polemik dua pulau kecil bernama Pengiki Besar dan Pengiki Kecil kembali mencuat. Terletak di perairan antara Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kepulauan Riau (Kepri), keberadaan kedua pulau ini menjadi sengketa wilayah yang tak kunjung selesai. Persoalannya tidak hanya soal geografi, tetapi juga terkait dengan administrasi pemerintahan dan validitas hukum penetapan wilayah.
Menyikapi hal itu, DPRD Provinsi Kalimantan Barat melalui Komisi I menyepakati perlunya kajian ulang terkait status Pulau Pengiki Besar dan Pengiki Kecil. Langkah ini bukan sekadar rutinitas birokratis. Ia adalah upaya menyeluruh untuk meninjau kembali bagaimana pulau-pulau kecil dengan nilai sejarah dan adat yang kuat bisa tetap relevan dan diakui dalam kerangka negara modern.
Zulfydar Zaidar Mochtar, Ketua Fraksi PAN Kalbar, menegaskan pentingnya keterlibatan multipihak dalam kajian ini. Menurutnya, “Keterlibatan berbagai pihak sangat penting agar kajian tidak hanya bersifat administratif atau formalistik, tetapi juga memiliki akar kuat dalam konteks budaya, hukum adat, dan aspirasi masyarakat lokal.”
