Partai Demokrat “Walk-Out” pada sidang pengesahan di DPR-RI, praktis mereka menolak–sama dengan PKS. Hukuman politik akan dirasakan saat pemilu yang akan datang, di mana publik menentukan pilihan atas partai pendukung Omnibus Law dengan penolak–atau lahirnya partai baru. Ini konsekuensi politik jangka pendek,menengah dan panjang. Sebab menurut Refly Harun–pakar hukum tata negara lewat kanal YouTube miliknya, Kamis, 8/10/20 (Jalur: Jalan Lurus) darah sudah tumpah. Sementara menurut ekonom Faisal Basri UU Cipta Kerja–tanpa Lapangan–agar tidak jadi “Cilaka” bukanlah prioritas. Akan lebih prioritas adalah pencegahan korupsi. Sebab dana negeri yang dikorup bisa membangun ekonomi. Dan ekonomi bergerak jika negara bersih dari aksi-kasi “tikus” menggerogoti karung duit milik rakyat.
Sejarah peristiwa berulang. Presiden jangan “kabur” lebih baik menerima perwakilan massa demonstran agar aspirasi mereka didengarkan langsung–jika emosi tersalurkan–anarkistik tereduksikan.
Bapak Presiden, sejarah adalah peristiwa berulang. Kitab suci rajin menerangkan hal itu sejak Adam-sampai Nabi Muhammad SAW. Kenakalan umat selalu ada. Pengkhinatan selalu menjadi noda dan dosa.
Sejarah Indonesia, 1950 dulu–Sultan Hamid–Sang Perancang Lambang Negara dan arsitek penyerahan kedaulatan di Konferensi Meja Bundar dituduh “pengkhianat” karena berhaluan federalis–kini para wakil rakyat dituding rakyatnya sendiri sebagai “pengkhianat” kecuali yang Walk-Out. Bahkan Presidennya dituding dengan trending topik tagar “Presiden Kabur”. Sejarah peristiwa berulang–belum jauh sepuh disauh–kiambang pun bertaut. Kita mengingatkan saja bahwa ishlah sejarah itu tetap penting. Jangan anggap remeh–bahwa ruh itu tidak berlalu–mereka masih menyaksikan. Aspirasi sekecil apapun mesti didengarkan dan diperhatikan. Jika keadilan tidak ditegakkan–akan Tuhan datangkan bala-bencana sebagai peringatan.
