“Itu semua rangkaian kita memperjuangkan Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional,” tambahnya. Midji, demikian ia akrab disapa menambahkan bahwa dia sudah dua kali meneken pengajuan pahlawan nasional untuk Hamid,masing-masing sebagai walikota dan gubernur Kalbar.
Webinar semakin seru dengan pernyataan H Syarif Abdullah Alkadrie, SH, MH. Wakil rakyat Kalbar di DPR RI ini menyatakan bahwa era 1945-1950 masa krisis Indonesia merdeka. Momentum pengakuan kedaulatan dapat diperjuangkan oleh Sultan Hamid. “Jika tidak ada pengakuan kedaulatan di arena KMB, entah apa jadinya Indonesia,” imbuhnya.
Tokoh-tokoh muda juga berteriak lantang. Ketua Yayasan Hamid, Anshari Dimyati mengupas perjalanan yayasan memperjuangkan Hamid sebagai pahlawan nasional. Penolakan Kemensos menurutnya tidak masuk akal, karena alat bukti sebanyak dua troli telah disampaikan, :Entah dibaca entah tidak,: keluhnya. Tentang peristiwa APRA/Westerling, Anshari menegaskan sudah ditolak pengadilan dengan tuduhan primair itu tidak terbukti.
Peran Sultan Hamid merancang lambang negara juga tidak tertolak. Begitupula jawaban Kemensos bahwa hubungan timbal balik Hamid dengan Sultan HB IX adalah absurd. “Subjektif,” kata Anshari.
Pengamat sejarah nasional JJ Rizal, SS tidaklagi berbicara soal Hamid. Dia menjelaskan bahwa sikap kritis muncul soal pengajuan gelar pahlawan nasional. Sultan Hasanuddin dipersoal. Begitupula Imam Bonjol. Selanjutnya M Natsir sampai Sjafruddin Prawira Negara. Ia juga menyebut pro-kontra pengusulan Abdurahman Wahid dan Soeharto sebagai pahlawan nasional. “Gelar pahlawan itu adalah tindakan politis,” katanya.
