Adapun Kesultanan Qadriyah Pontianak tidak pernah mengusulkan Sultan Hamid II Alkadrie sebagai Pahlawan Nasional. “Kalau Sultan Hamid II Alkadrie di-SK-kan oleh Presiden sebagai Pahlawan Nasional, maka yang menerima penghargaan sesuai keputusan Yayasan adalah Dr Syarif Azizurahman Alkadrie yang kini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,” ungkap Ketua Yayasan Sultan Hamid, Anshari Dimyati, SH, MH dalam berbagai kesempatan tampil sebagai narasumber menjelaskan perbedaan antara Yayasan Sultan Hamid dengan Kesultanan Qadriyah Pontianak.
Inisiatif pembentukan yayasan dilakukan sekretaris pribadi Sultan Hamid, Max Jusuf Alkadrie. Menurutnya Kesultanan sebagai entitas yang organik kadang kerap kali terlibat politik praktis sehingga dibutuhkan yayasan yang netral meneliti peran kesejarahan para sultan. Sementara Yayasan Sultan Hamid non-partisan, sehingga lebih murni dan netral selaras kepentingan ilmiah.
“Yayasan Sultan Hamid II Alkadrie tidak partisan parpol tertentu. Ia netral. Para peneliti di dalamnya juga tak ada kaitan kekeluargaan dengan kesultanan seperti saya, Turiman dan Anshari Dimyati,” tambah Turiman Faturahman Nur, pakar hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
Turiman kemudian menguraikan interaksinya sejak tahun 1994 bersama Sekretaris Pribadi Sultan Hamid, Max Jusuf Alkadrie yang berdomisili di Jl Jeruk Purut, Jakarta.
[Yayasan Sultan Hamid II sebuah lembaga riset yang mengemban misi untuk mencerahkan anak bangsa, serta pencerdasan kaum muda, salah satunya pelurusan sejarah yang berkaitan dengan fakta fakta sejarah nasional dan Kalimantan Barat.
