teraju.id, Jakarta— Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menghentak publik dengan gaya “koboi”-nya. Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025, 18/12. Purbaya tidak hanya menyajikan angka-angka kaku, tetapi benar-benar menguliti dapur fiskal negara secara langsung di hadapan jurnalis. Menanggapi tudingan bahwa gayanya bisa memicu kegaduhan, Purbaya justru menegaskan posisinya. “Jadi sepertinya saya koboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Saya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden,” ujarnya dengan nada tegas.

Di sektor keuangan, Purbaya menunjukkan kepercayaan diri tinggi dalam mengelola kas negara, bahkan saat lembaga internasional memberikan prediksi pesimistis. Terkait laporan Bank Dunia soal potensi defisit, Purbaya menanggapi dengan santai namun menohok. “APBN kan di bawah kendali kita, bukan market yang jalan sendiri. Jadi defisitnya melebar apa enggak tergantung kepiawaian kita untuk mengendalikan belanja dan meningkatkan pendapatan,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa perbaikan sistem melalui AI telah mulai membuahkan hasil nyata dalam menekan kebocoran.

Namun, idealisme transparansi ini perlu segera menular ke sektor perdagangan yang masih menghadapi tantangan berat dalam menjaga likuiditas dolar. Purbaya menekankan pentingnya aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) agar kekayaan alam Indonesia benar-benar dirasakan di dalam negeri. “Ini adalah sumber daya alam Indonesia. Kita ingin agar hasil dari ekspor kita sebanyak-banyaknya likuiditasnya beredar di Indonesia sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Purbaya. Ketegasan ini seharusnya menjadi cermin bagi Kementerian terkait untuk lebih transparan dalam membuka data arus barang dan devisa secara real-time.

Tak kalah krusial, sektor pangan juga membutuhkan “terapi keterbukaan” serupa. Jika Purbaya berani membongkar angka “Rp234 triliun dana pemerintah daerah yang tidur di perbankan,” maka menteri di sektor pangan seharusnya juga berani membuka data stok pangan yang sering kali simpang siur. Publik membutuhkan kejujuran mengenai stok pangan nasional agar tidak ada lagi ruang bagi spekulan untuk memainkan harga di tengah ketidakpastian global.

Purbaya sendiri mengaku tidak segan-segan memberikan “hukuman” bagi kementerian yang tidak becus mengelola uang rakyat. “Apalagi mereka takut kalau enggak bisa belanja saya potong anggarannya. Tahun depan mereka pasti akan lebih baik,” cetusnya.

Fenomena “Dapur Terbuka” Purbaya ini sejatinya menciptakan standar tinggi bagi kabinet dalam memecahkan kebuntuan regulasi. Dengan nada sedikit berseloroh namun serius, ia menggambarkan perannya dalam membereskan pengaduan pelaku usaha. “Saya akan memimpin sidang di situ, pengadilan kecil supaya itu beres. Tingkat saya sudah tinggi, sudah setingkat Abu Nawas,” kelakarnya merujuk pada kecerdikan dalam menyelesaikan masalah birokrasi yang rumit.

Kini, masyarakat menanti apakah transparansi serupa akan muncul dari kementerian lainnya. Menarik ditunggu Purbaya effect berikutnya.