teraju.id, Istana Negara— Reshuffle kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, 8 September 2025, menorehkan kejutan besar. Lima kursi menteri diganti sekaligus, dua di antaranya menyangkut jantung ekonomi bangsa: Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi. Publik terbelah antara kaget, cemas, sekaligus berharap.
Terlemparnya Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan menggemparkan pasar. Sri Mulyani yang selama hampir dua dekade menjadi simbol kredibilitas fiskal itu harus angkat kaki di tengah gelombang protes sosial dan tekanan politik. Bursa saham sempat bergejolak, investor menahan napas, sementara rupiah berayun.
Keputusan Presiden menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom yang sebelumnya memimpin Lembaga Penjamin Simpanan, menjadi pengganti tentu mengandung risiko sekaligus peluang. Pasar merespons hati-hati. “Sri Mulyani itu simbol kredibilitas fiskal Indonesia. Tanpa dirinya, investor akan lebih waspada menilai arah anggaran negara,” ujar seorang analis di Bloomberg.
Namun, di balik kegamangan investor, terselip harapan rakyat. Selama ini kebijakan fiskal kerap dinilai elitis dan terlalu fokus pada stabilitas makro. Publik menginginkan kebijakan yang lebih dekat dengan dapur mereka: harga kebutuhan pokok yang terkendali, akses pembiayaan murah, dan lapangan kerja yang nyata. Purbaya sendiri mencoba menenangkan pasar dengan mengatakan, “tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau sudah beberapa bulan baru Anda kritik habis-habisan.”
Sementara itu, sorotan lain mengarah ke Menteri Koperasi. Ferry Juliantono ditunjuk menggantikan Budi Arie Setiadi. Pergantian ini tak kalah strategis. Di tengah dominasi konglomerasi dan penetrasi perusahaan digital raksasa, nasib koperasi kerap terpinggirkan. Padahal, di balik koperasi, ada denyut ekonomi rakyat, terutama UMKM yang menopang lebih dari 60 persen PDB nasional.
Harapan besar kini tertambat pada Ferry: mampukah ia menyalakan kembali semangat koperasi sebagai soko guru ekonomi kerakyatan? Publik menunggu bukan hanya jargon “koperasi modern”, tetapi kebijakan nyata: digitalisasi koperasi, akses permodalan murah, dan perlindungan dari praktik predatoris kapital besar. Jika langkah ini ditempuh serius, koperasi bisa kembali menjadi benteng rakyat kecil di era disrupsi.
Reshuffle kali ini adalah ujian pertama serius bagi Prabowo setelah badai protes sosial mengguncang. Ia harus membuktikan bahwa perubahan wajah kabinet bukan sekadar kosmetik politik, melainkan langkah konkret menjawab keresahan rakyat. Kredibilitasnya dipertaruhkan, sebab harapan yang terlanjur tumbuh bisa berbalik menjadi kekecewaan bila kabinet baru gagal memberi arah jelas.
Bagi pasar, reshuffle ini menimbulkan tanda tanya besar. Bagi rakyat, ia membuka secercah harapan. Dan bagi Presiden, reshuffle ini adalah peringatan: kekuasaan tidak lagi ditopang oleh citra semata, melainkan oleh sejauh mana ia mampu mengendalikan harga di warung, membuka lapangan kerja, dan memberi rasa aman bagi dompet rakyat.
