Penelitian Akbar et al. (2018) yang mengeksplorasi implementasi sistem pengukuran kinerja di Indonesia dari sudut pandang isomorfisme institusional menemukan bahwa satuan kerja Pemda cenderung lebih memprioritaskan penyelesaian laporan kinerja daripada pencapaian program yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan dari pimpinan lembaga, baik pada unit pemerintah daerah maupun pemerintah Pusat (isomorfisme koersif). Fenomena ini menyebabkan unit-unit Pemda menerapkan sistem pengukuran kinerja secara kaku, sebatas tunduk pada regulasi tanpa diresapi sebagai suatu kewajiban yang hendaknya diterapkan sehari-hari.
Adanya tekanan tersebut salah satunya akibat ketergantungan Pemda pada sumber daya keuangan dan berbagai pengakuan dari pemerintah Pusat. Lebih dari 80 persen sumber pendapatan utama Pemda di Indonesia berasal dari dana transfer APBN. Sehingga tak mengherankan apabila regulasi yang dikeluarkan pemerintah Pusat sebagai panduan bagi Pemda malah memberi tekanan koersif, yang mengakibatkan belum maksimalnya kinerja dan efektivitas pemerintah daerah.(Penulis: Mahasiswa Pascasarjana UGM Yogyakarta)
