teraju
teraju.id, Pontianak – Pemprov Kalbar menggelar konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 yang bertujuan untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2019-2023.
Kegiatan berlangsung di Pendopo Gubernur Kalbar, pada hari Kamis (4/10/2018). Kegiatan Konsultasi publik ini dihadiri dan di Pimpin Gubernur Kalbar, pejabat unsur Forkompinda Kalbar, pejabat instansi vertikal di lingkungan Pemprov Kalbar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar, pakar akademisi, tokoh organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, budayawan dan tamu undangan lainnya.
Kapolda Kalbar, Irjen Pol Drs Didi Haryono SH MH, dalam sesi diskusi menyampaikan beberapa hal terkait situasi kamtibmas, diantaranya terkait perbatasan negara di 5 kabupaten di Kalbar yang masih rentan penyelundupan dan menjadi pintu masuk narkoba ke Kalbar.
“Hal ini dibuktikan, beberapa kali berhasil kita gagalkan puluhan kilogram sabu di Kota Pontianak yang berasal masuk dari perbatasan darat,” ungkapnya.
Begitu juga mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar pulau Kalimantan, beberapa kasus kita ungkap juga, mereka memanfaatkan perbatasan negara di Kalbar dijadikan jalur pintu keluar maupun masuk bagi PMI,” lanjutnya.
Selain itu juga yang menjadi perhatian khusus masalah demo warga akibat penertiban dan penegakkan hukum oleh aparat terkait Pertambangan Emas Tanpa ijin (PETI) di beberapa kabupaten kota di Kalbar, yang menjadi momok persoalan dari sejak dulu.
“Persoalan pertambangan tanpa ijin di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu, solusinya perlu membangun Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), hal ini yang perlu kita sikapi bersama, pertemuan dan kesepakatan telah dilakukan beberapa waktu lalu bersama Pemda, semoga dapat direalisasikan oleh Pemerintah dan menjadikan hasil tambang ini dapat menyumbang pendapatan bagi pemerintah, begitu juga membuka lapangan pekerjaan yang dapat dirasakan oleh warga masyarakat Kalbar,” tuturnya.
Di akhir penyampaiannya, Kapolda Kalbar mengatakan selama ini Polda Kalbar telak melakukan langkah proaktif bersama Kodam XII Tanjungpura dan komponen masyarakat terkait mengenai situasi-situasi yang berkembang dimasyarakat. “sehingga situasi tetap kondusif dan agenda pembangunan roda pemerintahan dapat kita kawal dengan baik.” (r/cucu)
