teraju.id, Pontianak – Pemprov Kalbar menggelar konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 yang bertujuan untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2019-2023.
Kegiatan berlangsung di Pendopo Gubernur Kalbar, pada hari Kamis (4/10/2018). Kegiatan Konsultasi publik ini dihadiri dan di Pimpin Gubernur Kalbar, pejabat unsur Forkompinda Kalbar, pejabat instansi vertikal di lingkungan Pemprov Kalbar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar, pakar akademisi, tokoh organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, budayawan dan tamu undangan lainnya.
Kapolda Kalbar, Irjen Pol Drs Didi Haryono SH MH, dalam sesi diskusi menyampaikan beberapa hal terkait situasi kamtibmas, diantaranya terkait perbatasan negara di 5 kabupaten di Kalbar yang masih rentan penyelundupan dan menjadi pintu masuk narkoba ke Kalbar.
“Hal ini dibuktikan, beberapa kali berhasil kita gagalkan puluhan kilogram sabu di Kota Pontianak yang berasal masuk dari perbatasan darat,” ungkapnya.
Begitu juga mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar pulau Kalimantan, beberapa kasus kita ungkap juga, mereka memanfaatkan perbatasan negara di Kalbar dijadikan jalur pintu keluar maupun masuk bagi PMI,” lanjutnya.
