in

Dialektika Sultan Hamid dengan Wartawan: Cerdas! Tahu Sejarah akan Dibengkokkan

WhatsApp Image 2020 07 10 at 15.23.23
Sultan Hamid bersama sang istri--blasteran Belanda dan Kerajaan Sulawesi Selatan--Dina Didi Van Delden. Foto repro internet

Suatu hari di Gedung Graha Pena Jawa Pos-Surabaya–lantai 21–CEO briliant Dahlan Iskan berkata dengan semangat menyala-nyala, “Kalau mau tahu situasi kondisi suatu negeri baca saja korannya. Begitupula mau tahu maju tidaknya suatu daerah, baca saja koran lokalnya.”

Di dalam pertemuan para redaktur pelaksana tahun 2000, dua puluh tahun yang lalu itu saya tercenung. Dalam hati mengangguk setuju. Misalnya terbayang, ketika itu, kalau mau tahu wajah Indonesia saya bisa lihat dari koran utama Nusantara yakni Kompas. Untuk tahu wajah Pontianak saya merujuk koran Pontianak Post. Tentu koran saya juga, tempat saya bekerja saat itu, cucu Jawa Pos, Harian Equator.

Begitulah. Postulat Dahlan Iskan jadi kebiasaan yang positif untuk kenal lingkungan secara cepat. Maka setiap kali berkunjung ke daerah lain, atau negara lain, yang saya beli pertama-tama adalah korannya-majalahnya-bukunya. Dari sana tokoh dan peristiwa bercerita panjang lebar. Kita bia masuk sampai ke dalam kasak-kusuknya.

Wawancara adalah sesuatu yang menyenangkan sebagai wartawan. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Narasumber menjawabnya. Baik mikir dulu, maupun spontan. Dari dialektika wawancara, setiap wartawan pasti tahu seorang narasumber itu matang karena proses “perkelahian” dengan zamannya, atau justru sebaliknya: karbitan. Dari gerak mata, intonasi, getar bibir, kita wartawan juga tahu narasuber bicara jujur atau berbohong. Ada gelombang mikrokosmos yang bisa kita tangkap dengan perasaan dan pikiran. Foto juga menangkap raut wajah, cermin isi hati di alam bawah sadar sana.

Ada narasumber saya, yang mandi keringat diwawancarai puluhan wartawan, namun ditunggu bermenit-menit, tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Padahal cita-citanya tinggi hendak menjadi bupati. Ini narasumber paling lucu yang pernah saya hadapi. Saking demam panggungnya hendak menjadi pejabat publik, wartawan tak tega, lalu satu persatu pamit pulang. Ha ha haaa…

Saya sungguh tidak tega. Rupanya berita di balik berita, sosok satu ini korban para “pengampur”. Korban “gong gong angin lambong”. Dia punya banyak duit dan diprovokasi orang, bahwa dia amat cocok menjadi Bupati. Habislah duitnya dibelai para mafia pasar. Uang di kantong habis, muka pucat pesai, jabatan tinggi ranah politik pun buyar.

Beranjak dari interaksi dengan banyak tokoh saya membuat perbandingan dengan Sultan Hamid II Alkadrie yang kini sedang “diributkan” secara nasional. Tepatnya pasca muncul keras dan lugas dari mulut mantan Kepala Badan Intelijen Negara–tak tanggung-tanggung Prof Dr AM Hendropriyono. Mengenai Sultan Hamid yang sudah wafat sejak 1978 masih disebutnya sebagai pengkhianat negara. Padahal sudah banyak penelitian terkini, hanya mungkin belum Beliau update. Begitupula sejarahwan Dr Anhar Gonggong yang juga berteriak nyaring, bahwa Sultan Hamid II berjasa, namun punya cacat sejarah. Yakni di tahun 1946 dia menerima pangkat Mayor Jenderal dan pengawal khusus Ratu Wilhelmina sementara “kita” dikejar-kejar Belanda. Lalu di mana patriotismenya?

Sehebat apa sih Sultan Hamid? Apa rekam jejak wartawan dengannya? Saya jadi tertarik untuk riset kecil-kecilan. Apalagi melihat saat Hamid dibawa ke meja pengadilan tahun 1953 atas penangkapannya April 1950 dengan tuduhan makar. Tudingan memberontak kepada negara.

Sejumlah buku saya kumpulkan. Teks-teks berita tentang Sultan Hamid saya pelajari, seolah saya wartawan yang hadir pada saat itu.

Saya hanya mau tahu beberapa hal. Pertama: macam apa sosok Sultan Hamid itu kok jadi musuh bersama alias ‘common enemy’?

Ketika menjawab wartawan, lisan kata-katanya untuk pencitraan politik, atau jujur menyampaikan kenyataan sebagai seorang perwira kesatria? Dari kedua mainstream itu, saya akan menyimpulkan Hamid pria tipikal pemimpin atau pecundang.

Pahlawan atau pengkhianat.

Perburuan pun dimulai dengan Hut seabad pers Kalimantan Barat. Melalui panitia pelaksana, Ahmad Sofian, kebetulan adik tingkat saya di pers kampus Mimbar Untan, “Sedikit sekali berita tentang Sultan Hamid kanda. Ada 1 berita kala dia menikahi Dina Didi Van Delden. Baru itu,” katanya.

*
Saya teringat buku tentang Sultan Hamid. Sejarah Lambang Negara Indonesia, hasil kerja tim Kementerian Luar Negeri dan Museum Konferensi Asia Afrika. (2012). Di sini alur pikir Sultan Hamid dikuliti pertanyaan wartawan Mercu Buana bernama Solichin Salam. Simak selengkapnya teks kalimat Hamid (ejaan lama, diketik ulang oleh Sekretaris Pribadi yang juga cucu Sultan Hamid, Max Jusuf Alkadrie–juga sudah almarhun, 21 Januari 2019 lalu–Alfatihah):

“Bung Solichin dan djuga kerabat saja!”
“Djangan pasang lambang negara di rumahmu sebelum diakui lambang itu oleh negara rantjangan saja!”
“Bersama ini perlu didjelaskan di sini berkenaan pertanjaan tentang file lambang negara yang saja buat sebagaimana saudara adjukan kepada saja, tanggal 13 April 1967”.

Ditugaskan Soekarno

“Sedjak awal saja selaku Menteri Negara RIS jang ditugaskan Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno untuk membuat gambar lambang negara sesuai perintah Konstitusi RIS 1949, pasal 3, Pemerintah menetapkan lambang negara, saja telah berupaja untuk mengangkat kembali lambang-lambang/simbol-simbol dalam peradaban bangsa Indonesia.”

“Untuk itulah kemudian saja dipertjajakan Paduka Jang Mulia merentjanakan – mempersiapkan lambang negara dan menjiapkan rentjana gedung parlemen/lihat pledoi saja pada Sidang Mahkamah Agung 1953, setelah memperhatikan berbagai hasil sajembara dari para pelukis jang memenuhi prinsip-prinsip hukum pembuatan lambang menurut semiologi untuk didjadjikan sebagai lambang Negara Repubik Indonesia Serikat demikian pendjelasan Menteri Prijono.”

“Oleh karena itu saja selaku pribadi mempersiapkan gambar lambang negara dengan berkonsultasi seorang ahli lambang/semiologi berkebangsaan Perantjis yang kebetulan sahabat saja Saudara D. Ruhl Jr, dan beliau juga saja perkenalkan dengan Mr. M. Jamin selaku Ketua Panitia Lambang Negara ketika RIS drkiyst pertengahan Djanuari 1950, untuk memberikan masukan djuga”.

“Padjuka Jang Mulia Presiden Soekarno memerintahkan kepada saja agar melambangkan ide Pantja-Sila ke dalam gambar pada lambang negara dan berkali-kali utjcapan beliau kepada saja, tetapi pesan beliau djuga gambar itu haruslah mengangkat simbol-simbol yang ada pada peradaban bangsa Indonesia agar setara dan gambarnya seharmonis mungkin, seperti lambang-lambang negara besar lain di dunia, karena Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno jakinkan kepada saja, menurutnja karena saja pernah bersama Paduka Jang Mulia ketika itu saja mengambil Jurusan Teknik Sipil satu tahun di Technische Hoogeschool (T.H.S) Bandung, walaupun akhirnya saja tidak menyelesaikan kuliah itu, berhubung saja diterima di K.M.A Breda Negeri Belanda”.

“Terus-menerus beliau mejakinkan saja, bahwa pasti saja paham dalam hal ini menggambar struktur lambang. Untuk itu kemudian saja mengadjukan kepada Paduka Jang Mulia pada agenda sidang kedua Kabinet RIS tanggal 10 Januari 1950 untuk membentuk kepanitiaan teknis lambang negara RIS yang diketuai oleh Mr. M. Jamin, dan jang lain Ki Hadjar Dewantara (anggota), M.A. Pellaupesi (anggota), Moh Natsir (anggota) dan R.M. Ng. Purbatjaraka (anggota). Kepanitiaan ini di bawah koordinator saja yang bertugas menjeleksi/memilih usulan-usulan rantjangan lambang negara untuk dipilih dan diadjukan kepada Pemerintah untuk ditetapkan oleh Parlemen RIS setjepatnya, karena memang selama 5 tahun sedjak Negara R.I merdeka, 17 Agustus 1945, sampai dengan terbentuknya RIS tahun 1949, belum ada memiliki lambang negara.”

“Untuk memberikan pemikiran teknis saja selaku Menteri Negara Zonder Portofolio RIS 1949 – 1950 dan Koordinator Panitia Lambang Negara meminta Ki Hadjar Dewantara untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang hasil-hasil penelitian lambang-lambang negara.”

“Untuk memberikan pemikiran teknis saja selalu Menteri Negara Zonder portofolio RIS 1949 – 1950 dan Koordinator Panitia Lambang Negara, meminta Ki Hadjar Dewantara untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang hasil-hasil penelitian lambang-lambang di peradaban bangsa Indonesia, karena menurut Mr. M. Jamin selaku Ketua Panitia Lambang Negara,”

“Beliau lebih mengetahui dan pernah mendjadi Ketua Panitia Lagu Indonesia Raja tahun 1945 bersama Mr. Jamin jang berkedudukan sekretaris umum, untuk itulah saja mengirim telegram kawat kepada Ki Hadjar Dewantara di Djogjakarta dan telah dibalas kepada saja 26 Djanuari 1950 yang intinja saja agar berkonsultasi kembali dengan Mr. M. Jamin mengenai hasil penjelidikan lambang-lambang dimaksud, kemudian berdasarkan hasil kesepakatan rapat Panitia Lambang Negara RIS, ada dua rentjana gambar rantjangan lambang negara jang dipersiapkan Panitia Lambang Negara ketika itu jang pertama dari saja sendiri dan kedua dari Mr. M. Jamin.”

“Saja membuat sketsa berdasarkan masukan Ki Hadjar Dewantara dengan figur Garuda dalam mitologi jang dikumpulkan oleh beliau dari beberapa tjandi di Pulau Djawa dikirim beliau dari Djogjakarta, dan tidak lupa saja djuga membandingkan salah satu simbol Garuda jang dipakai sebagai Lambang Kerajaan Sintang, Kalimantan Barat, tetapi hanja merupakan salah satu bahan perbandingan antara bentuk Burung Garuda jang berada di candi-candi di Djawa dengan luar Djawa.

Written by Nur Iskandar

Hobi menulis tumbuh amat subur ketika masuk Universitas Tanjungpura. Sejak 1992-1999 terlibat aktif di pers kampus. Di masa ini pula sempat mengenyam amanah sebagai Ketua Lembaga Pers Mahasiswa Islam (Lapmi) HMI Cabang Pontianak, Wapimred Tabloid Mahasiswa Mimbar Untan dan Presidium Wilayah Kalimantan PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia). Karir di bidang jurnalistik dimulai di Radio Volare (1997-2001), Harian Equator (1999-2006), Harian Borneo Tribune dan hingga sekarang di teraju.id.

Sultan Hamid 2 - Bung Karno

Apakah Bung Hatta Saja yang Layak Jadi Pahlawan?

WhatsApp Image 2020 07 10 at 16.58.36

“Doctor Strange”