Kegelisahan para “begawan” politik ini rupanya ditangkap dengan sigap oleh Presiden Prabowo Subianto. Selasa malam, 3 Maret 2026, Istana Merdeka menjadi saksi sebuah pertemuan langka. Prabowo mengumpulkan para pendahulunya—Jokowi, SBY, hingga JK—dalam sebuah jamuan makan malam yang kental dengan nuansa konsultatif. Di meja makan itulah, ego politik ditanggalkan demi satu kepentingan besar: menjaga bahtera Indonesia agar tak karam dihantam gelombang eskalasi di Teluk dan Timur Tengah.

Dalam diskusi yang berlangsung hampir empat jam tersebut, SBY menitipkan pesan khusus yang cukup krusial bagi stabilitas nasional. Ia mendesak pemerintah untuk memperkuat ketahanan “tiga pilar”: fiskal, energi, dan pangan. Di tengah ketidakpastian global yang bisa membuat harga minyak dan gandum melambung dalam semalam, Indonesia harus memastikan perut rakyat tetap kenyang dan kantong negara tidak jebol.

Analisa mendalam dari pertemuan ini menunjukkan bahwa Prabowo sedang membangun “benteng konsensus nasional.” Ia menyadari bahwa menghadapi ancaman nuklir dan perang teknologi antara AS-Israel versus Iran tak bisa dilakukan sendirian. Prabowo membutuhkan legitimasi moral dan pemikiran dari para mantan presiden untuk merumuskan posisi Indonesia sebagai bridge builder atau jembatan perdamaian di panggung internasional.

Namun, di balik kehangatan pertemuan Istana, terselip peringatan ekonomi yang nyata. JK secara terbuka menyinggung soal defisit anggaran yang tinggi dan potensi penurunan belanja pemerintah yang bisa berimbas pada sektor pendidikan dan daya beli masyarakat. Jika ekonomi sulit, kriminalitas akan naik, dan ketidakadilan sosial akan kembali menjadi “bahan bakar” bagi konflik internal yang sudah lama padam.