Tak kalah krusial, sektor pangan juga membutuhkan “terapi keterbukaan” serupa. Jika Purbaya berani membongkar angka “Rp234 triliun dana pemerintah daerah yang tidur di perbankan,” maka menteri di sektor pangan seharusnya juga berani membuka data stok pangan yang sering kali simpang siur. Publik membutuhkan kejujuran mengenai stok pangan nasional agar tidak ada lagi ruang bagi spekulan untuk memainkan harga di tengah ketidakpastian global.
Purbaya sendiri mengaku tidak segan-segan memberikan “hukuman” bagi kementerian yang tidak becus mengelola uang rakyat. “Apalagi mereka takut kalau enggak bisa belanja saya potong anggarannya. Tahun depan mereka pasti akan lebih baik,” cetusnya.
Fenomena “Dapur Terbuka” Purbaya ini sejatinya menciptakan standar tinggi bagi kabinet dalam memecahkan kebuntuan regulasi. Dengan nada sedikit berseloroh namun serius, ia menggambarkan perannya dalam membereskan pengaduan pelaku usaha. “Saya akan memimpin sidang di situ, pengadilan kecil supaya itu beres. Tingkat saya sudah tinggi, sudah setingkat Abu Nawas,” kelakarnya merujuk pada kecerdikan dalam menyelesaikan masalah birokrasi yang rumit.
Kini, masyarakat menanti apakah transparansi serupa akan muncul dari kementerian lainnya. Menarik ditunggu Purbaya effect berikutnya.
