Di Kalimantan Barat, tercatat berdiri banyak amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah. Namun, semua itu tak lantas dirasa cukup untuk memenuhi pengembangan kualitas sumber daya manusia yang ada di bumi Khatulistiwa ini. Kemudian, dalam setiap satu periode pergantian kepengurusan, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat menyelenggarakan Rapat Kerja. Rapat kerja ini merupakan pondasi sistem bagaimana manajerial organisasi tersebut bekerja dalam beberapa tahun, sebagai alat ukur keberhasilan. Sistem yang dibangun tersebut, dilakukan untuk terus memperbaiki pola kerja dan koordinasi antar anggota, tentu agar menjadi lebih baik ke depannya.
Rakerpimwil PW Muhammadiyah Kalbar kali ini mengangkat tema: “Penguatan Organisasi Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pencerahan Menuju Kalimantan Barat Berkemajuan”. Agenda-agenda yang dilakukan sejak kemarin hingga hari ini meliputi Sosialisasi Hasil Tanwir Muhammadiyah 2017 di Ambon dan Informasi atau progress tentang PWM dan PD Muhammadiyah se Kalimantan Barat dan Ortom-ortom yang ada. Kemudian ada pula Musyawarah Wilayah Nasyiatul ‘Aisyiyah XI Kalimantan Barat, Rapat Koordinasi Lembaga Dakwah Khusus PW Muhammadiyah Kalimantan Barat, dan juga sekaligus Pelantikan Wakil Rektor dan Dekan-dekan terpilih di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Pontianak.
Rapat kerja dibagi menjadi VII (Tujuh) Komisi, di dalam Pimpinan Wilayah. Sidang-sidang komisi dilaksanakan hari ini (15/04/2017), sampai dengan selesai kemudian dilanjutkan dengan Sidang Pleno. Saya dan beberapa rekan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak masuk ke dalam salah satu komisi tersebut (Komisi VI), yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Majelis Hukum dan HAM). Seperti layaknya sidang atau rapat, tentu banyak ide dan gagasan dalam merumuskan konsep kerja. Alhamdulillah semua terumuskan dengan baik, dan kemudian rumusan tersebut diterima oleh Rapat atau Sidang Pleno.
