Kematian Taufik, 4 Agustus lalu, mestinya cukup untuk mengubah cara kita membicarakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat: dari sekadar krisis lingkungan musiman menjadi ancaman yang bisa merenggut nyawa dalam hitungan menit.

Malam itu Taufik Hidayat baru saja pulang kerja. Jalan yang biasa ia lewati menuju rumahnya di Ketapang, sedang dilalap api di kedua sisinya. Petugas sudah berjaga di ujung jalan, mengimbau siapa pun yang hendak lewat untuk putar balik. Dari lima pengendara yang berhenti malam itu, empat menurut. Taufik tetap lanjut. Barangkali ia hanya ingin cepat sampai rumah.

Ia tak pernah tiba. Kabut asap yang menutupi jalan membuatnya kehilangan arah, terjatuh dari motor. Ia pingsan. Diduga karena kehabisan oksigen. Petugas menemukannya keesokan hari, sudah tak bernyawa, motornya hangus di sisi jalan yang berlawanan dengan jasadnya.

**

Dari udara, batas itu terlihat sangat jelas: langit biru tertutup asap pekat, jauh sebelum roda pesawat menyentuh landasan. Di Bandara Internasional Supadio, jarak pandang pagi hari sepanjang akhir Agustus berkisar 400 sampai 800 meter saja, separuh dari batas minimum yang dianggap aman untuk lepas landas dan mendarat. Satu penerbangan dari Jakarta bahkan terpaksa berputar di udara sebelum akhirnya dialihkan ke Batam. Sejak pertengahan bulan, sedikitnya dua puluh satu penerbangan pagi tertunda satu sampai dua jam.

Sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini, BPBD Kalimantan Barat mencatat lebih dari 38 ribu hektare lahan sudah terbakar. Ketapang menyumbang porsi terbesar, lebih dari 12 ribu hektare, disusul Kubu Raya, Mempawah, Kayong Utara, lalu Sambas dengan 2.318 hektare. Kalimantan Barat kini tercatat sebagai provinsi dengan titik panas tertinggi se-Indonesia, mengalahkan Kalimantan Tengah yang selama ini identik dengan kabut asap.

Asap tak punya KTP. Ia tak berhenti di batas provinsi. Ia menyeberang ke Serawak, yang mencatat indeks pencemaran udara 436 pada akhir Agustus, angka yang oleh otoritas setempat digolongkan berbahaya. Sekolah-sekolah di sana sempat ditutup lebih dulu ketimbang di Kalimantan Barat sendiri.

**

Sementara langit menghitam oleh asap, di bawahnya sungai justru berubah asin.

Pontianak, kota yang dibelah Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, kini menghadapi ironi yang sulit dipercaya: warganya kesulitan air. Ketika debit air dari hulu melemah karena kemarau panjang, air laut dari muara punya ruang untuk merangsek masuk, membawa kadar garam yang terus naik setiap malam. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menjelaskannya dengan sederhana: di hulu tidak hujan, dan tekanan air dari sana pun mengecil.

Pada 27 Agustus, kadar garam di air baku Sungai Kapuas tercatat melampaui 5.000 miligram per liter, lebih dari enam belas kali ambang batas aman yang seharusnya hanya 300 mg/L. Air yang keluar dari keran berubah payau, kadang terasa asin. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Abdullah, mengakui kombinasi debit sungai yang menurun dan pasang laut yang menguat itu sulit dilawan begitu saja.

Warga mengantre membawa jeriken ke posko-posko darurat. Pemerintah kota mengirim mobil tangki, membagikan air tawar gratis, dan buru-buru mengoptimalkan Waduk Penepat, sebuah cadangan air baku seluas enam koma enam hektare yang tiba-tiba jadi tumpuan.

**

Ferry Irwandi, kreator konten yang belakangan lebih sering terlihat berlumur lumpur dan abu ketimbang di depan kamera studio, menembus jalur api: dari Kubu Raya, ke Ketapang, lalu ke Kayong Utara. Yang ia temui bukan hanya api, tapi kelelahan yang sudah menumpuk lebih dari sebulan.

Di satu titik, warga panik karena tak ada lagi sumber air terdekat, sementara semua petugas dan relawan sedang menangani titik api lain. Di titik lain, helikopter water bombing yang sudah diminta sejak beberapa hari sebelumnya terpaksa putar balik ke pangkalan karena asap yang terlalu tebal untuk diterbangi. Yang paling meresahkan, kata Ferry, adalah api yang tak terlihat: sisa bara di dalam gambut yang bisa muncul kembali kapan saja tanpa peringatan, meski di permukaan hanya tampak asap tipis mengepul pelan.

Di desa-desa yang berdekatan langsung dengan permukiman warga, kelompok Masyarakat Peduli Api berjibaku siang-malam hanya bermodalkan ember rumahan dan mesin pompa mini, sebab jalan yang sempit membuat mobil pemadam besar tak sanggup masuk. Selang panjang, tandon air portabel, masker respirator berstandar semuanya langka di titik-titik yang paling membutuhkan.

Salah satu wajah di balik kelelahan itu bernama Budiono, Kepala Regu 1 Manggala Agni Daops Kalimantan VIII. Ditemui di Desa Limbung, Kubu Raya, ia sudah 55 hari berjibaku memadamkan titik demi titik, jauh dari rumah dan keluarganya. Penghiburnya hanya panggilan video singkat setiap malam. “Alhamdulillah itu bisa mengobati dan memberi semangat kami di lapangan,” katanya, sebelum kembali ke lahan yang masih membara.

**

Kelelahan aparat itu diimbangi oleh sesuatu yang jarang tersorot kamera: jaringan solidaritas warga yang bergerak sendiri, tanpa menunggu komando. Rumah Zakat Kalimantan Barat menerjunkan relawannya berpatroli bersama tim gabungan BPBD, PMI, dan pemadam kebakaran, sembari mengajak warga melapor secepat mungkin begitu melihat titik api atau kepulan asap. Perwakilan lembaga itu, Asrul Putra Nanda, mengingatkan bahwa satu laporan cepat dari masyarakat dapat menyelamatkan banyak nyawa, rumah, dan lingkungan sekaligus.

Muhammadiyah Kalimantan Barat bergerak lewat jalur yang lain. Lewat Lazismu, mereka mengaktifkan pos komando dan mendirikan titik-titik rumah oksigen bagi warga yang sesak akibat asap, sembari menggalang dana kemanusiaan lintas cabang. Ketua Majelis Lingkungan Hidup PWM Kalbar, Hermayani Putera, menegaskan, “Karhutla Kalimantan Barat tahun ini adalah bencana ekologis, bukan semata-mata bencana alam.”

**

Tanggal 22 Agustus, Presiden Prabowo Subianto mendarat di Pangkalan TNI AU Supadio dan langsung memimpin rapat di tengah kepungan asap. “Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata,” katanya membuka pertemuan, sebelum meminta paparan situasi apa adanya dari jajarannya.

Dari rapat itu lahir lima langkah: tambahan seribu lima ratus personel TNI, penguatan operasi darat, lebih banyak helikopter water bombing, perluasan Operasi Modifikasi Cuaca, dan pompanisasi khusus untuk membasahi gambut dari dalam. Semuanya terdengar tegas di atas kertas.

Tapi seorang presiden, sekuat apa pun perintahnya, tidak bisa memesan hujan. Operasi modifikasi cuaca yang sempat dijalankan pertengahan Agustus harus dihentikan karena langit Kalimantan Barat, ironisnya, terlalu kering bahkan untuk disemai. Tak ada cukup awan potensial untuk ditaburi garam. Operasi baru bisa dilanjutkan setelah BMKG mendeteksi tanda-tanda awan di wilayah timur provinsi, hampir dua minggu kemudian. Gubernur Ria Norsan, yang sejak awal sudah memohon bantuan teknologi modifikasi cuaca ke BNPB, hanya bisa berharap kondisi tahun ini tak seburuk 2019, tahun yang masih jadi rujukan terburuk bagi siapa pun yang bekerja menangani karhutla di provinsi ini.

**

Ada satu pertanyaan yang selalu muncul setiap musim kemarau tiba, dan setiap kali dijawab dengan tuduhan yang sama: siapa yang membakar hutan ini?

Panglima Jilah, tokoh dari komunitas adat Tariu Borneo Bersatu Raya, punya jawaban yang sederhana dan sulit dibantah. Masyarakat Dayak, katanya, tidak mungkin membuka ladang di atas tanah gambut, karakteristik tanahnya sama sekali berbeda dari lahan yang biasa mereka tanami turun-temurun. “Itu saja logikanya,” ujarnya. Praktik berladang gilir dalam tradisi mereka diawasi ketat, dijaga sekat bakarnya, ditunggu sampai abu benar-benar padam.

Pertanyaan yang sama juga yang membuat ratusan warga turun ke jalan. Pada 27 Agustus, massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat berkumpul di depan Gedung DPRD, menolak rencana pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal, perda yang selama ini melindungi praktik berladang gilir dari jerat hukum, dan yang kabarnya hendak dicabut atas instruksi Presiden Prabowo sendiri. Panglima Aliansi Solidaritas Anak Peladang, Andreas, mengulangi argumen yang sama dengan Panglima Jilah: “Itu titik api di tanah gambut,” katanya, sembari mengajak Presiden dan Menteri Kehutanan turun langsung mengecek lapangan, bukan hanya menerima laporan dari bawahan.

Di hadapan massa, Ketua DPRD Kalbar Aloysius berjanji tidak akan mencabut perda tersebut kecuali undang-undang di atasnya juga dicabut. Gubernur Ria Norsan, yang ikut menemui massa hari itu, bahkan mengakui dengan jujur ketika ditanya apakah pemerintah sanggup menanggung hidup seluruh peladang bila tradisi mereka dihentikan paksa: “secara logika gak sanggup lah, pak.”

Sultan Pontianak ikut bersuara menolak pencabutan perda itu, mengingatkan agar tradisi gilir balik tidak disalahpahami sebagai biang kerok kebakaran. Sepekan kemudian giliran mahasiswa yang turun: BEM dan Forum Mahasiswa Daerah Kalbar berencana menggelar aksi di Bundaran Supadio (03/09), tepat bersamaan dengan kunjungan kedua dalam sebulan Menteri Kehutanan ke provinsi ini.

Di tengah tarik-menarik itu, penyelidikan terhadap korporasi justru mulai membuahkan hasil, meski pelan. Di Mempawah, sebuah perusahaan berinisial PT MAP sudah ditetapkan sebagai tersangka korporasi pertengahan Agustus lalu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut empat korporasi lain tengah diselidiki aparat karena diduga terkait karhutla di Kalimantan, dengan ancaman izin dicabut bila terbukti bersalah. Di Ketapang, aparat masih menyelidiki dugaan perambahan kawasan hutan produksi. Data yang dihimpun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menunjukkan pola yang konsisten dari tahun ke tahun: hampir tiga perempat titik panas di Kalimantan berada di dalam wilayah konsesi perusahaan, bukan di ladang masyarakat adat. Dari kursi DPRD, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Agus Sudarmansyah menegaskan hal yang sama: jangan sampai masyarakat kecil yang dikorbankan, sementara korporasi besar luput dari sorotan.

**

Namanya Sampurna. Ia ditemukan warga tergeletak lemas di sebuah kebun sawit di Desa Laman Satong pada 30 Agustus, diduga karena menghirup asap terlalu lama. Tim dari BKSDA Kalimantan Barat dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia buru-buru memberinya oksigen dan infus. Beberapa hari sebelumnya, tiga orangutan lain ditemukan terperangkap di pinggir kebun warga, setelah gelombang panas dan api menghancurkan rumah mereka di dalam hutan.

Dalam tiga minggu terakhir Agustus saja, tujuh orangutan dievakuasi dari kawasan Ketapang. Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Murlan Dameria Pane, menyebut kebakaran kali ini memberi tekanan ganda: menghancurkan tempat tinggal sekaligus memutus rantai makanan satwa yang sudah terancam punah itu.

**

Ada satu kalimat yang terus terngiang dari setiap orang yang bekerja di lapangan tahun ini: gambut tidak membakar dirinya sendiri. Ia terbakar karena sudah lama dikeringkan oleh kanal-kanal yang dibangun untuk membuka lahan, oleh kemarau yang datang lebih panjang setiap tahun, oleh kombinasi keduanya yang saling memperparah.

Kalau begitu jalan keluarnya sebenarnya sudah cukup jelas, hanya saja belum pernah benar-benar dikerjakan sampai tuntas: menutup kembali kanal-kanal itu, menjaga air di dalam gambut tetap tinggi sepanjang tahun, bukan hanya saat api sudah menyala. Presiden sudah memerintahkan pompanisasi dan pengeboran air ke titik-titik gambut; tinggal soal apakah itu berhenti jadi instruksi di atas kertas atau benar-benar sampai ke desa-desa yang paling rentan.

Di tingkat yang lebih kecil, sumber air mandiri di setiap kampung yang berbatasan dengan gambut bisa jadi pembeda antara api yang padam dalam sepuluh menit dan api yang butuh bantuan dari kota yang jaraknya berjam-jam, seperti yang berkali-kali dialami relawan di Sambas dan Kayong Utara.

Di hulu, memulihkan tutupan hutan di daerah tangkapan air Sungai Kapuas bukan sekadar agenda konservasi. Itu satu-satunya cara agar Pontianak tidak lagi harus bergantung pada mobil tangki setiap kali kemarau tiba.

Dan soal korporasi, penetapan tersangka di Mempawah serta penyelidikan empat perusahaan lain seharusnya bukan pengecualian yang dikenang bertahun-tahun, melainkan awal dari kebiasaan baru: audit hidrologis yang rutin, kewajiban punya sarana pemadam sendiri bagi setiap pemegang izin konsesi, dan konsekuensi yang benar-benar terasa ketika lahan gambut di bawah tanggung jawab mereka justru yang paling sering terbakar. Sementara itu, perdebatan soal perda ladang adat semestinya tidak berhenti jadi panggung saling tuding di depan gedung dewan melainkan momentum untuk akhirnya memisahkan dengan jernih, di atas data dan bukan asumsi, mana yang benar-benar bara dari ladang gilir dan mana yang bara dari lahan konsesi.

**

Hujan pada akhirnya akan datang. Asap akan hilang. Sekolah-sekolah akan buka lagi, dan orang-orang akan melepas masker mereka. Warga Pontianak akan kembali bisa meminum air hujan tanpa ragu, dan orangutan yang selamat akan kembali ke sisa hutan yang masih berdiri.

Tapi Taufik Hidayat tidak akan kembali. Begitu juga waktu yang sudah dihabiskan ratusan relawan dan petugas seperti Budiono, yang belum sempat pulang ke rumah mereka sejak sebulan lalu, dan warga-warga biasa yang memilih turun tangan lewat donasi, masker, dan pos komando darurat karena tak sanggup menunggu.

Kalau tahun depan kemarau datang lagi —dan ia pasti datang— pertanyaannya, bukan lagi apakah Kalimantan Barat akan terbakar. Pertanyaannya adalah apakah ke depan, kita mampu memitigasi api atau kembali melawan dengan peluru hampa seperti hari ini, lagi?

(Dari berbagai sumber/Diolah Tim Lipsus)