“Sektor keamanan tentunya banyak dipengaruhi dari berbagai aspek, baik secara global (ekonomic influence dan financial technology), regional maupun nasional, dimana iklim politik saat ini sangat derasnya terasa hingga seluruh pelosok nusantara,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH menjelaskan, pengaruh tersebut juga tak lepas dari kondisi Kalimantan Barat sendiri, yang secara geografis merupakan provinsi terluas ke-empat di Indonesia.
“Pastinya akan menjadi suatu tantangan baik dalam pendistribusian logistik Pemilu, pola pengamanan dan saat penghitungan suara nantinya, dan aspek multikultural sosial/budaya menjadi suatu ciri khas kalimantan barat, yang dapat menimbulkan polarisasi serta ancaman konflik, sehingga perlunya ditanamkan kepada masyarakat bahwa pesta demokrasi adalah pesta yang bernuansa suka cita dan menjunjung demokrasi Pancasila,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Kembali Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH mengingatkan, pada Pilkada serentak 2018 lalu, Kalimantan Barat termasuk provinsi yang rawan konflik sosial. Hal itu berdasarkan IKP (Indeks Kerawanan Pilkada) Kalimantan Barat menduduki rangking rawan kedua setelah Papua.
