Pikiran Hamid mengenai federalisme terbentang dalam sejarah Indonesia. Sosok Hamid yang pernah duduk di jajaran menteri kabinet Soekarno-Hatta dilandasi oleh pemikiran geografis Indonesia yang terdiri dari lima pulau besar dan ribuan pulau kecil. Dalam pandangan Hamid, bentuk negara yang paling ideal untuk memakmurkan Indonesia adalah federalis (persatuan), bukan unitaris (kesatuan).
Pemikiran Hamid dalam sejarah Indonesia mempunyai banyak pendukung. Untuk itu Kalbar pernah menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB). Pada saat DIKB, harmonisasi etnis tampak kentara, dan pendidikan diutamakan.
Namun paham unitaris juga demikian adanya, banyak pendukung, terutama militer, sehingga dalam posisi kabinet jatuh-bangun, Indonesia akhirnya menjadi negara unitaris, walaupun dalam perkembangan pasca reformasi, unitaris atau kesatuan ini ambivalen/banci. Demikian itu akibat posisi bikameral, di mana otonomi daerah mengambil peran unitaris yang terpusat ke level provinsi dan kabupaten/kota, dan setiap provinsi sekarang memiliki Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD ini sesungguhnya berfungsi seperti senator di negara-negara bagian pada negara yang berbentuk federal seperti Amerika Serikat, Eropa maupun beberapa negara anggota ASEAN.
Taufik akan menjalani ujian skripsi pada semester ini. “Insya Allah saya bisa wisuda pada Februari awal tahun depan,” ungkapnya.
