Dua hari sebelumnya, Pendeta Daniel Alpius mengabari saya bahwa ada pertemuan para tokoh agama bersama Kapolda di Hotel Mercure. Dan Pendeta Daniel merasa was-was dengan situasi yang rentan pecah serta menimbulkan banyak korban di mana mereka tak mengerti apa-apa. Kalbar ini punya sejarah kelam dengan konflik etnis. Ribuan nyawa melayang. Ribuan rumah terbakar. Ratusan ribu mesti mengungsi.
Aktivis lingkungan, Demanhuri Gustira yang sedang berada di luar kota (pedalaman) mengaku kaget bahwa Kota Pontianak ditetapkan sebagai “Siaga 1”, ada apa? Begitu dia menulis di grup diskusi WhatsApp. Dia menyentil bahwa keretakan sosial sebenarnya bukanlah disebabkan karena faktor suku dan agama–sebagaimana kasus “salah paham” atas penolakan Tengku Zulkarnain di Bandara Soesilo–melainkan perebutan sumber-sumber ekonomi beralaskan sumber daya alam.
“Banyak lahan warga Melayu atau Dayak diserobot tanpa ganti rugi. Silahkan dicek di lapangan. Mereka semua adalah korban. (Melayu identik dengan Islam dan Dayak identik dengan Kristen). Diskusi pun berkembang ke kapitalisme ekonomi dan pelariannya adalah religi.
Di tempat lain, Wahyu Chundrik Pamungkas, mantan Ketua Remaja Masjid Mujahidin Pontianak merisaukan, kenapa Masjid Raya Mujahidin setelah renovasi besar-besaran dua tahun silam justru bertumbuh sebagai wadah aksi politik? “Masjid Raya Mujahidin menjadi tempat aksi politik tanpa baju,” ungkapnya.
Hal ini ditengara akibat banyaknya aksi dengan mengambil tempat di halaman masjid terbesar Kalbar itu khususnya setelah waktu shalat Jumat.
Kebetulan dua Jumat terakhir ini ada aksi. Aksi itu bernama Bela Ulama Bela Islam. Sebuah gerakan yang terakhir, Jumat (20/1/17) berwujud Aliansi Umat Islam Kalimantan Barat Bersatu berisi 16 ormas Islam.
