Apa yang dihadapi Malaysia dan Indonesia kurang lebih sama, yakni kemacetan lalu lintas yang kian parah. Kantor-kantor kementerian yang terpencar membuat kebutuhan untuk melakukan pertemuan koordinasi terkendala kemacetan. Seperti halnya Jakarta, Kuala Lumpur juga menjadi ikon dan pusat pertumbuhan Malaysia. Tapi pemerintahan Mahathir masa itu segera mengambil keputusan cepat dan tepat agar kualitas hidup dan bekerja di Kuala Lumpur sebagai pusat pemerintahan Malaysia tidak semakin buruk.
Pemerintah Malaysia kemudian memutuskan menyediakan pusat pemerintahan baru, yaitu di Putrajaya. Kawasan Putrajaya seluas 46 km2 adalah bekas lahan perkebunan kelapa sawit. Jaraknya dari Kuala Lumpur sekitar 25 Km, dengan jarak tempuh sekitar 40-45 menit dengan kendaraan roda empat. Seperti halnya Masjid Putra, nama Putrajaya juga diambil dari nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra.
Proses pembangunan seluruh infrastruktur pendukung dan gedung-gedung kementerian seluruhnya menggunakan anggaran negara, sehingga praktis tidak banyak investasi swasta di sini. Tidak juga perlu berutang ke luar negeri.
Seluruh kementerian yang semula berkantor di Kuala Lumpur dipindahkan ke sini. Hanya Kementerian Perdagangan dan Investasi yang masih berpusat di Kuala Lumpur, mengingat area pusat perdagangan dan kawasan komersial lainnya masih terkonsentrasi di Kuala Lumpur dan sekitarnya.
Boleh dibilang Malaysia sukses memindahkan pusat pemerintahannya. Seorang rekan media yang pernah diundang meliput ke Putrajaya bercerita kepada saya, ada cukup banyak efisiensi dan efektifitas pasca pemindahan ini, termasuk produktivitas pegawai di sana.
