Nur Iskandar
teraju.id, Pontianak— Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Tanjungpura, Taufik Hidayat saat ini sedang bergelut dengan penyelesaian penelitian skripsinya. Masalah yang diangkat dengan metode deskriptif analitis tersebut adalah pemikiran Sultan Hamid Alkadrie tentang federalisme.
Selayaknya penelitian yang menerapkan metode ilmiah, Taufik mengumpulkan bahan pustaka. Baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun naskah-naskah yang tayang secara daring (online). Salah satu upaya lain adalah dengan mewawancarai penulis buku biografi politik Sultan Hamid Sang Perancang Lambang Negara Elang Rajawali Garuda Pancasila, yakni Anshari Dimyati, Turiman Faturrachman Nur dan Nur Iskandar.
“Saya dalam bimbingan Prof Dr H Syarif Ibrahim Alkadrie. Guru besar sosiologi,” ungkap Taufik saat bertandang ke penerbit TOP Indonesia yang menerbitkan buku biografi politik Sultan Hamid, Jumat, 24/11/17 malam.
Selain tiga penulis di atas, Taufik berencana mewawancarai peneliti kehidupan dan pemikiran Sultan Hamid, yakni Dian Alkadrie yang mendalami perihal Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB), maupun Max Jusuf Alkadrie, MBA mantan sekretaris pribadi Sultan Hamid.
“Kalau Ibu Dian saya sudah janji untuk wawancara, namun untuk Pak Max saya belum menghubunginya karena domisili beliau di Jakarta. Mudah-mudahan bisa berwawancara saat beliau hadir di Kota Pontianak,” ungkap Taufik yang juga putra daerah asal Ketapang dan masih merupakan keluarga besar Kerajaan Matan.
Pikiran Hamid mengenai federalisme terbentang dalam sejarah Indonesia. Sosok Hamid yang pernah duduk di jajaran menteri kabinet Soekarno-Hatta dilandasi oleh pemikiran geografis Indonesia yang terdiri dari lima pulau besar dan ribuan pulau kecil. Dalam pandangan Hamid, bentuk negara yang paling ideal untuk memakmurkan Indonesia adalah federalis (persatuan), bukan unitaris (kesatuan).
Pemikiran Hamid dalam sejarah Indonesia mempunyai banyak pendukung. Untuk itu Kalbar pernah menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB). Pada saat DIKB, harmonisasi etnis tampak kentara, dan pendidikan diutamakan.
Namun paham unitaris juga demikian adanya, banyak pendukung, terutama militer, sehingga dalam posisi kabinet jatuh-bangun, Indonesia akhirnya menjadi negara unitaris, walaupun dalam perkembangan pasca reformasi, unitaris atau kesatuan ini ambivalen/banci. Demikian itu akibat posisi bikameral, di mana otonomi daerah mengambil peran unitaris yang terpusat ke level provinsi dan kabupaten/kota, dan setiap provinsi sekarang memiliki Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD ini sesungguhnya berfungsi seperti senator di negara-negara bagian pada negara yang berbentuk federal seperti Amerika Serikat, Eropa maupun beberapa negara anggota ASEAN.
Taufik akan menjalani ujian skripsi pada semester ini. “Insya Allah saya bisa wisuda pada Februari awal tahun depan,” ungkapnya.
