teraju.id, MABM – Insan pers dan masyarakat sipil (civil society) merupakan garda terdepan dalam penyelamatan Bangsa Indonesia yang kini sedang dilanda krisis multidimensi. Demikian garis besar diskusi mengenai peran pers dalam penegakan hukum, keadilan, dan penegakan demokrasi yang berlangsung di Balai Kerja, Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalimantan Barat dengan narasumber tunggal anggota Dewan Pers, Dr HM Busyro Muqoddas, SH, M.Hum, Jumat, 25/7/2025.
Di hadapan insan pers dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan media partner Bidang Media MABM maupun tokoh masyarakat sipil dari NGO hingga akademisi maupun tokoh agama, Busyro yang mantan Ketua Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) memulai dengan keterpilihannya sebagai anggota Dewan Pers.
Dewan Pers menurutnya berfungsi bagaimana wartawan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Profesional yang menunjukkan profesi yang berlandaskan protap dan norma-norma etis. Oleh karena itu Dewan Pers menabalkan Kode Etik Jurnalistik dimana wartawan mesti memiliki kompetensi. Dengan demikian mereka bisa menjadi benteng pertahanan demokrasi. Yakni dengan keberanian melaporkan fakta dan benar. Sehingga mencerdaskan masyarakat.
Kejadian akhir-akhir ini seperti maraknya korupsi, menurut Busyro dibutuhkan wartawan jihad seperti Mochtar Loebis, Jacob Oetama, hingga Goenawan Mohamad. Mereka bisa menjadi teladan.
