Selain itu juga yang menjadi perhatian khusus masalah demo warga akibat penertiban dan penegakkan hukum oleh aparat terkait Pertambangan Emas Tanpa ijin (PETI) di beberapa kabupaten kota di Kalbar, yang menjadi momok persoalan dari sejak dulu.
“Persoalan pertambangan tanpa ijin di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu, solusinya perlu membangun Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), hal ini yang perlu kita sikapi bersama, pertemuan dan kesepakatan telah dilakukan beberapa waktu lalu bersama Pemda, semoga dapat direalisasikan oleh Pemerintah dan menjadikan hasil tambang ini dapat menyumbang pendapatan bagi pemerintah, begitu juga membuka lapangan pekerjaan yang dapat dirasakan oleh warga masyarakat Kalbar,” tuturnya.
Di akhir penyampaiannya, Kapolda Kalbar mengatakan selama ini Polda Kalbar telak melakukan langkah proaktif bersama Kodam XII Tanjungpura dan komponen masyarakat terkait mengenai situasi-situasi yang berkembang dimasyarakat. “sehingga situasi tetap kondusif dan agenda pembangunan roda pemerintahan dapat kita kawal dengan baik.” (r/cucu)
