teraju.id, Nusantara— Kita mengenal frasa “politik dinasti” artinya kedudukan politis yang diturun-temurunkan kepada keluarga besar sendiri. Misalnya kepada anak dan istri, atau karib kerabat dekat. Hal ini banyak terjadi di berbagai belahan muka bumi, tak terkecuali di Nisantara–Ibu Pertiwi. Kedengarannya tidak nyaman, namun menjadi kenyataan.
Presiden Amerika Serikat pun begitu. Kina mengenal Goeorge Bush yang menurunkan anaknya Presiden AS juga George Walter Bush. Berikutnya Bill Clinton mewariskan kedudukan kepada istrinya Hillary Clinton, namun kalah dari Presiden AS yang sekarang sedang berkuasa. Jadi, politik dinasti itu ada, dan nyata.
Di Indonesia jangan disebut lagi. Presiden Soekarno punya trah yang juga menjadi Presiden RI, yakni Megawati Soekarno Putri. Anak Megawati juga kini menjadi Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Di Kalbar tidak sedikit politik dinasti itu terjadi. Lihat Bupati Mempawah dua periode Ria Norsan yang kini Wakil Gubernur Kalbar. Istrinya juga adalah Bupati yang menggantikan posisinya selaku Bupati. Orang nomor satu di Mempawah. Begitupula PDIP Kalbar. Gubernur sebelum Sutarmidji, SH, M.Hum adalah Drs Cornelis, MH. Ia gubernur dua periode dan kini adalah anggota DPR RI dari PDIP. Putrinya kendati kalah di Pilgub dari Sutarmidji, namun menang Pilkada Landak dan menjabat Bupati. Jadi, politik dinasti iu terjadi pula kepada Presiden RI, Ir H Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi.
Di berbagai media disebutkan Wakil Walikota Solo dipanggil Presiden Jokowi ke istana. Kata Wakil Walikota Purnomo, “Iya gimana, Pak Jokowi hanya menyampaikan itu utusan dari DPP. Saya ndak apa-apa. Wong dari dulu saya sudah menduga ke arah itu (Gibran, red). Sikonnya begitu kok. Iya yang pertama tentunya karena Gibran putranya presiden. Kedua barang kali masih muda. Saya kan sudah tua mungkin begitu. Iya tidak tahu pertimbangan DPP apa yang tahu DPP kenapa yang diberi rekomendasi Mas Gibran. Saya ndak dipanggil Bu Mega. Saya dipanggil Presiden (Jokowi) kok. Langsung dipanggil Pak Jokowi. Tadi pagi tolak dari Solo naik pesawat langsung ke Jakarta. Pulang tidak ada pesawat ke Solo dan Jogja, adanya ke Semarang, lha ini turun ke Semarang.” Begitu Purnomo menjawab media massa.
Bakal calon wali kota yang ditugaskan DPC PDI-P Solo, Achmad Purnomo mengaku dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ( Jokowi) ke Istana Negara Jakarta, Kamis (16/7/2020). Di Istana tersebut, Purnomo mengatakan kalau dirinya diberitahu oleh Presiden Jokowi jika pasangan calon yang direkomendasi DPP maju di Pilwakot Solo 2020 itu bukan dirinya. Melainkan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso. Gibran sendiri adalah putra sulung Presiden Jokowi. “Tadi saya di Istana Negara diberitahu oleh Pak Jokowi kalau yang dapat rekomendasi Gibran sama Teguh (Gi-Guh). Bukannya Pu-Guh, tapi Gi-Guh,” kata Purnomo saat dihubungi wartawan, Kamis.
Pada kenyataannya politik memang manis-manis pahit. Politik dinasti juga begitu. Tetapi penentu akhir adalah rakyat pemegang hak suara. Jika mereka bersetuju dengan kualitas yang dihadirkan perahu partai politik, maka mereka akan terpilih melaju ke puncak kekuasaan. Namun jika pilihan itu salah, maka tak akan terpilih.
Politik dinasti bisa benar, bisa tidak benar. Tergantung kualitas diri politisi. Jika berprestasi dan merakyat, maka politik dinasti itu adalah kroni dan nepotisme positif. Tetapi jika tidak berkualitas, maka inilah nepotisme yang diperangi sejak awal reformasi tahun 1998 sebagai bentuk penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme yang kita akrab sapa dengan penyakit KKN. (kan)
