Namun, dua orang tokoh perempuan lainnya dan seorang tokoh pemuda dalam dunia akademis, yang juga aktivis LSM, tidak setuju pendapat berbau seksisme (sexism). Menurut mereka pandangan ini, berlebihan dan bisa mengarah pada kesukuan sempit (ethnocentrism). Kedua isme ini berkarakter sama dengan wajah beda. Ini tidak tepat menjadi ukuran dalam pemilihan gubernur di KalBar yang tertinggal dalam berbagai bidang.
Mereka percaya, alangkah bermanfaatnya jika setiap Paslon dilihat juga prestasinya: siapapun, menjadi apa dia dan apa yang dilakukan sebelum dan setelah dia memimpin. Bagaimana kepemimpinannya sekurang-kurangnya satu masa jabatan? Ada hasil karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan? Mampukah mereka memutuskan jaringan pengaruh negatif dari pihak di belakang layar?
Ketua partai lain dari Kawasan Pedalaman Jauh / KPJ (interior upland area / IUA), tokoh pemuda, ketua-ketua tiga asosiasi pengusahaan di KalBar, dan seorang mantan anggota DPRD via tulisan on-line, menyetujui kesempatan sama bagi semua Paslon menjadi KB 1. Namun, mereka harus memiliki rekam jejak jelas dan prestasi kerja paling kurang satu masa jabatan.
Jabatan Politis: Bukan Trial and Eror
Menurut mereka, pejabat politis perlu kemampuan managerial dalam menangani berbagai bidang tugasnya dalam pemerintahan, sosial dan perekonomian rakyat. Ia harus memiliki kinerja, dan semangat kebersamaan, berorientasi pada rakyat kecil dan menghilangkan sekat-sekat sosial dalam masyarakat.
Persyaratan di atas tidak boleh dijabat melalui coba-coba untuk mencari pengalaman. “Cara seperti itu,” menurut mereka, “sangat beresiko dan harus dibayar mahal oleh rakyat dalam proses berpemerintahan dan berbangsa.” “Mencari pengalaman memang perlu,” ujar seorang pengamat hubungan sosial. Namun, ia harus bersedia menjadi pemimpin semua kelompok.
