teraju.id, Pontianak – Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Pemilu 2019 . Agenda itu digelar di lapangan Jananuraga Mapolda Kalbar. Ribuan personel Polda Kalimantan Barat dan petugas dari KPU membaur bersama memperagakan simulasi pengamanan TPS dan proses pelaksanaan pencoblosan dan perhitungan suara oleh petugas di TPS.
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH memimpin langsung Apel Penggeseran Pasukan Pengamanan Pemilu 2019 yang dihadiri Ketua KPU Prov. Kalbar, Ramdan dan Ketua Bawaslu Prov. Kalbar Ruhemansyah.
Dalam 4 hari lagi bangsa Indonesia akan menyongsong puncak demokrasi Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sesuai dengan rencana pengamanan Pemilu Operasi Mantab Brata 2019. Pergeseran pasukan di berangkatkan tanggal 14 April dan akan melaksanakan pengamanan sampai 20 April 2019. Penggeseran ke 2 wilayah Kota dan 9 kabupaten dengan jalur darat Pontianak, Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Melawi, Sekadau, Landak dan Kuburaya. Sedangkan jalur air Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara dan untuk Kapuas Hulu menggunakan jalur udara. “Sebanyak 1.891 personel Polda Kalbar membackup Polres jajaran di dua Kota dan 12 Kabupaten total keseluruhan TPS yang diamankan sebanyak 16.499, “ ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Kemarin sudah dilaksanakan pengecekan melalui apel gelar pasukan secara bersama Polri, TNI dan stake holder penyelenggara pemilu 2019, untuk melihat kesiapan akhir seluruh personel pengamanan, berikut kelengkapan almatsus, sarana dan prasarana pendukungnya, serta keterpaduan unsur lintas sektoral dalam pengamanan guna mengamankan dan mensukseskan pesta demokrasi pemilu 2019.
“Dengan pelibatan kekuatan pengamanan dari unsur Polri dan TNI yang dikerahkan yaitu sebanyak 12.776 personil (6.743 Polri dan 6.033 TNI), serta dari unsur Linmas sebanyak 32.998 personel yang tersebar di 16.499 TPS, saya yakin kita semua sanggup dan siap menjamin suksesnya pemilu 2019,” ungkap Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Ada beberapa potensi gangguan selama pemilu 2019 yang harus kita cegah dan tangkal, diantaranya:
1. Praktek-praktek kecurangan pemilihan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik penyelenggara, pemilih, serta pihak lainnya yang dapat memicu penolakan dan protes dari pihak lain dan berujung konflik;
2. Ancaman fisik dan non-fisik terhadap keamanan para calon, pemilih, dan upaya-upaya pihak tertentu yang sengaja ingin menimbulkan gangguan kamtibmas;
3. Ancaman terhadap keamanan fasilitas umum, dan sarana prasaranan penunjang pemilihan suara seperti tps, kotak suara, alat komunikasi, dan sebagainya;
4. Ancaman-ancaman lainnya terhadap seluruh proses pemilihan, khususnya pada puncak pesta demokrasi pemungutan suara hari Rabu tanggal 17 april 2019;
“untuk itu, dengan mengedepankan tindakan pro-aktif yang preemtif dan preventif, dan didukung kegiatan intelijen, juga memberdayakan seluruh potensi dilapangan, serta relawan yang siap bekerja sama dalam semangat sinergitas, soliditas dan solidaritas maka Polri akan siap dalam mengantisipasi setiap kerawanan kamtibmas yang akan menggangu jalannya Pemilu,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH mengingatkan kepada seluruh personel pelaksana pengamanan untuk senantiasa menjaga netralitas dan profesionalitas. “Hindari segala tindakan dan perilaku yang kontra produktif, yang justru dapat mengganggu jalannya pemilu 2019, serta mencederai nilai-nilai demokrasi dan menurunkan citra Polri dimata masyarakat,”.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Kalbar, Ramdan dihadapan personel pengamanan mensimulasikan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara di TPS. “Simulasi tersebut bertujuan agar personel di lapangan mengerti tugas masing-masing yang akan dilaksanakannya,” tutupnya. (r/cucu)