“Pemilihan tersebut pada dasarnya adalah polarisasi masyarakat yang dilegalkan. Masyarakat akan terpisah- pisah oleh perbedaan kepentingan dalam memilih pemimpin di daerahnya. Dengan tingkat pluralisme serta dinamika kehidupan sosial politik yang cukup tinggi, maka dalam pelaksanaan pilkada nantinya akan banyak menimbulkan potensi-potensi konflik yang perlu diantisipasi dan penanganan lebih lanjut,” ujar Kapolda Kalbar Irjen Pol Drs Didi Haryono.
Selanjutnya, konflik sosial dapat menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis (dendam, benci, antipati), serta melebarnya jarak segresi antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.
Penanganan konflik dapat dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta tepat sasaran melalui pendekatan dialogis dan cara damai yang dilaksanakan oleh anggota polri berdasarkan landasan hukum yang memadai.
Apabila konflik sosial berkembang maka timbul ketidakpercayaan terhadap pemerintah sehingga dikhawatirkan akan terjadi gangguan terhadap keamanan negara.
