teraju.id, Bina Utama – Anggota MPR RI, Ir H Zulfadhli, MM menyatakan, setakat ini ada kelemahan dalam pemahaman dan sempitnya pemaknaan keagamaan sehingga muncul kelompok ekstremis serta radikalisme di Indonesia,” ujarnya di hadapan ratusan anggota Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Provinsi Kalbar di SMK Bina Utama, Pontianak, Kamis (22/12).
Acara resmi kenegaraan Sosialisasi Empat Pilar MPR tersebut dihadiri Ketua PPI Provinsi Kalbar, Ya’ Chaidir Nurhayat, ST, Sekretaris PPI Provinsi Kalbar, M Ashar Sapto Oktavianto K, ST serta sejumlah pengurus PPI Provinsi Kalbar. Kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta membacakan teks Pancasila.
Wakil rakyat asal Dapil Provinsi Kalbar itu menegaskan, radikalisme mengganggu pemahaman tentang Pancasila serta menjadi tantangan kebangsaan dewasa ini.
Tak hanya itu, tantangan kebangsaan lain adalah pengabaian kepentingan daerah serta fanatisme kedaerahan. Seperti dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), fanatisme kedaerahan muncul dan sikap primordialisme pun terjadi. Seolah-olah hanya putra asli daerah yang bisa menjadi kepala daerah. “Hal itu mengganggu kebhinnekaan serta kurangnya penghargaan terhadap kebhinnekaan yang muncul saat ini,” ujarnya.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalbar itu menambahkan, tantangan kebangsaan juga muncul dari penguasa yang sewenang-wenang. “Ketika menjadi pemimpin seolah semua menjadi miliknya. Padahal kedaulatan ada di tangan rakyat sehingga keadilan hukum harus ditegakkan,” lugasnya.
Bersamaan itu, kesenjangan sosial merupakan salah satu tantangan kebangsaan dan memang saat ini masih ada kemiskinan serta persoalan pengangguran.
Dalam kesempatan itu, legislator Partai Golkar ini menuturkan, sesuai dengan amanat Undang-Undang MD3 Tahun 2014, ada tugas yang mengamanatkan MPR melakukan Sosialisasi Empat Pilar.
“Sosialisasi ini ditujukan kepada seluruh warga negara termasuk yang ada di luar negeri. Tugas MPR tak hanya Sosialisasi Empat Pilar, melainkan menyerap aspirasi serta melakukan kajian ketatanegaraan. Dari serap aspirasi dan kajian ketatanegaraan ada masukan untuk menghidupkan kembali GBHN,” tuturnya.
Menurutnya, Sosialisasi Empat Pilar sangat penting. Apalagi dewasa ini di tengah masyarakat muncul intoleransi. “Masyarakat sekarang berada dalam era globalisasi. Meski dalam era globalisasi, kita harus tetap berpijak pada Indonesia,” tegasnya.
Tujuan dari Sosialisasi Empat Pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) agar masyarakat memahami pentingnya dasar negara untuk memperkokoh rasa persatuan bangsa.
Dalam kesempatan itu, ada pula sesi tanya jawab yang diberikan kepada para peserta untuk bertanya seputar Sosialisasi Empat Pilar MPR. (*)
