Opini

Omnibus Berdarah, “Presiden Kabur” hingga Pemberantasan Korupsi Lebih Prioritas

Omnibus Berdarah, “Presiden Kabur” hingga Pemberantasan Korupsi Lebih Prioritas

Oleh: Nur Iskandar

Setiap ada kerumunan, bisa muncul berbagai tindakan provokatif: lempar batu sembunyi tangan maupun terang-terangan. Ini fakta paling sederhana.

Tak sedikit demonstran kena gebug. Tak sedikit darah tumpah-api pun membara. Aksi demo tak hanya Jakarta, tapi sebagian ibukota se-Nusantara.

Kondisi Cipta Lapangan Kerja yang diplesetkan menjadi UU “Cilaka” (Omnibus Law) diharapkan produktif malah bisa berbalik arah menjadi kontra-produktif. Pemilik modal takut demo menjadi anarkistik–meruyak-bersimaharajalela. Sedikit banyak anarkistik terjadi–merusak citra. Pasar jadi ciut dibuatnya.

Aparat yang katanya menegakkan keamanan bisa tersulut, main pangkong. Penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) jadi debatable.

Pihak buruh yang demo mengklaim angka 20.000 massa kepung istana dalam aksi demo mereka, Kamis, 8/10/2020 sebagai lanjutan demo sehari sebelumnya menandai penolakan pengesahan UU Omnibus Law oleh DPR-RI Senin malamnya. Situs DPR-RI pun diretas menjadi “Dewan Pengkhianat Rakyat” padahal publik tahu DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Kasusnya ditangani Polri dan ahli Informasi Teknologi Gedung Kura-kura. Di waktu yang sama trending topik Tagar Presiden Kabur menghenyak mata publik. Padahal Presiden kunjungan kerja ke Kalteng untuk program Food Estate.

Saya ingat peristiwa 9/11 WTC. Ketika Manhattan “diserang” di mana dua menara kembar ditabrak pesawat, George Walter Bush “kunker” ke negara bagian lainnya. Ia ke lapangan hijau.