Sejak Awal reformasi semangat perbaikan pengadilan dan sistem peradilan menjadi Isu utama dalam arus deras reformasi, setidaknya 20 tahun waktu berselang, sedemikian banyak Operasi Tangkap Tangan telah dilakukan oleh KPK. Didirikannya lembaga pengawasan eksternal yang bernama Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal Mahkamah Agung sesuai amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 24 (b) seolah dianggap duri dan mengganggu eksistensi berkedok independensi, Mahkamah Agung seharusnya lebih membuka diri tanpa harus merasa terganggu atau pun terkoyak eksistensinya. Sedemikian banyak Pimpinan Mahkamah Agung berganti namun juga tidak mengubah pandangan publik kepada pengadilan/Hakim dan sistem peradilan di Indonesia yang saat ini masih dianggap salah satu yang paling koruptif, dan kecenderungan tren-nya meningkat. Pendapatan Hakim dan Pimpinan Pengadilan yang diupayakan untuk terus ditingkatkan melalui PP 94 tahun 2012 seakan belum cukup untuk membentengi Hakim dari perilaku-perilaku menyimpang.
Komparasi Desak Reformasi MA, Perkuat KY
