Nur Iskandar
teraju.id, Aston – Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji, SH, M.Hum menegaskan beralihnya bentuk perjuangan masyarakat Kalbar dari perjuangan pembuktian ilmiah kepada perjuangan politik.
Demikian sambutan orang nomor satu di Kalbar tersebut pada seminar-webinar nasional bersama Badan Pengkajian MPR bertema Quo Vadis Makna Kepahlawanan di Indonesia: Mengukuhkan Keindonesiaan Melalui Pengusulan Sultan Hamid II sebagai Pahlawan Nasional, Sabtu, 11/7/2020.
“Ini pembuktian ilmiah sudah cukup. Sudah saatnya kita berjuang secara politik,” tegasnya di hadapan 150-200 peserta yang memenuhi Convention Hall Aston Pontianak, 400 peserta webinar nasional dan 1.115 penonton siaran langsung di chanel YouTube teraju.id.
Menurut Sutarmidji yang juga mengawal riset-riset ilmiah mengenai Sultan Hamid dalam 20 tahun terakhir ini, fakta-fakta ilmiah sudah cukup karena tidak terbantahkan. Misalnya tentang peran Sultan Hamid II merancang lambang negara elang rajawali Garuda Pancasila, peranannya yang hebat di ajang diplomasi sebagai Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) yang kemudian memimpin majelis federasi kesultanan/kerajaan Nusantara (BFO) di KMB serta jasa-jasa lainnya di daerah Kalbar maupun nasional sekaligus persahabatannya dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional hingga akhir hayatnya yang berdayaguna bagi inspirasi generasi muda bangsa.
“Perjuangan politik ini lewat jalur-jalur politik. Termasuk para wakil rakyat dari dapil Kalimantan Barat,” ungkap orang nomor satu di Provinsi Kalimantan Barat dan Walikota Pontianak dua periode tersebut. Perjuangan politik itu tertuju kepada lembaga wakil rakyat yang bertugas menyerap aspirasi masyarakat. Dan kini aspirasi mengangkat Sultan Hamid II Pahlawan Nasional itu bukan hanya dari Kalimantan Barat tetapi juga seluruh Indonesia. Tercermin dari dukungan keikutsertaan webinar nasional, penyelenggara seminar-webinar nasional tidak hanya dari Kalbar, tetapi juga Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI), himpunan mahasiswa dari berbagai daerah, hingga ke Muntok. Para wakil rakyat juga tidak dimonopoli asal Kalbar, tapi juga seperti Pak Meikyansyah dari Jember-Jawa Timur, dan Dr H Hidayat Nur Wahid yang kini Wakil Ketua MPR-RI.
Kata Sutarmidji, perjuangan secara ilmiah juga telah diakui negara secara de-fakto dan de-jure, misalnya lambang negara yang asli hasil buah tangan Sultan Hamid telah diakui Mendikbud Prof Dr Muhadjir Effendy sebagai cagar budaya tak benda peringkat nasional. Ini diakui Mendikbud secara resmi sejak tahun 2016. Begitupula pengakuan Sultan Hamid II Sang Perancang Lambang Negara telah masuk MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu halnya dengan pengakuan serupa dari Kemenlu melalui Museum Konferensi Asia Afrika untuk film dokumenter siapa perancang lambang negara Garuda Pancasila. “Gelar pahlawan nasional menurut saya tinggal kebijakan politis karena kajian ilmiahnya sudah lengkap,” ulas Sutarmidji yang juga pakar hukum alumni Univeritas Tanjungpura–dosen hukum berbagai kampus sebelum memilih jalur politik sebagai ladang kinerjanya–serta alumni magister hukum Unversitas Indonesia. Perjuangan politik yang dituju wakil pemerintah pusat di daerah ini adalah Presiden RI. Hal ini dikarenakan hak pengakuan pahlawan nasional berada di wilayah prerogatif Presiden Republik Indonesia.
Di balik sambutan Gubernur Sutarmidji, para tokoh politik Kalbar memang terus bersuara lantang untuk berjuang atas nama Sultan Hamid II Pahlawan Nasional. Mereka adalah Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR-MPR RI H Syarief Abdullah Alkadrie, SH, MH, Maman Surachman (Golkar) dan Alifudin (PKS). Di tempat yag sama, Ketua Yayasan Sultan Hamid II Alkadrie, Anshari Dimyati menyambut baik arahan Gubernur Sutarmidji dalam rangka meraih predikat pahlawan nasional, namun Yayasan Sultan Hamid telah mendirikan The Sultan Hamid II Institute. Lembaga ini terus melakukan kajian ilmiah sejarah. Tidak hanya terhadap pikiran-pikiran Sultan Hamid, tapi juga kesejarahan Indonesia lainnya. (kan)
