“Secara keseluruhan, selama periode 2020 – 2024, IPM Kalimantan Barat mengalami kenaikan 2,43 poin, dari 68,76 menjadi 71,19. Meski sudah berada di kategori tinggi, Kalbar masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan—khususnya rata-rata lama sekolah (7,78 tahun)—serta memperkuat sektor ekonomi agar dapat bersaing dengan provinsi lain yang memiliki IPM lebih tinggi,” ujarnya.
Hibah Mujahidin
Seperti disinggung sebelumnya, hibah yang diberikan Sutarmidji sebagai upaya dari Pemprov Kalbar untuk mencoba menambah daya tampung di SMA/SMK negeri, tetapi faktanya ada sekolah yang sudah maksimal rombongan belajarnya, SMA maksimal 36 kelas, SMK maksimal 72 kelas.
Sekalipun lahannya ada, penambahan itu kata Sutarmidji tidak boleh dilakukan jika jumlah kelas sudah maksimal. Ada juga sekolah yang belum maksimal, tetapi lahannya sudah tidak tersedia.
“Kemudian saya berpikir, sebagai gubernur saya mempunyai tugas menyediakan fasilitas publik atau fasilitas dasar, dan pendidikan menjadi (program) prioritas saya. Perlu diketahui, selama lima tahun menjabat, ada 46 SMA/SMK baru yang dibangun di Kalimantan Barat dan 23 SMA/SMK yang dibangun untuk menambah ruang kelas,” katanya.
Karena banyaknya anak putus sekolah, Pemprov Kalbar kala itu mencoba pendekatan dengan “me-negeri-kan” sekolah swasta yang lemah, salah satunya mengusulkan SMA Santun Untan sebagai Lab School (sekarang ada program Sekolah Garuda).
“Namun surat kepada rektor tidak pernah dibalas. Akhirnya saya melihat SMA Mujahidin masih memungkinkan untuk ditambah rombongan belajarnya dan letaknya sangat strategis, mudah dijangkau oleh anak-anak Pontianak dan Kubu Raya,” ujarnya.
Namun kemudian, sempat timbul pertanyaan bahwa sekolah swasta tidak boleh diberikan hibah bangunan untuk sekolah tersebut.
