Tanpa bermaksud untuk pamer, kalaupun pamer, saya ingin mengambil risiko itu. Partai kami (NasDem) sudah memulainya, dengan menolak yang namanya mahar. Saya rasa dimulai dari sini sebenarnya. Bahwa kemudian kemarin kepala daerah ke-107 yang dicokok adalah dari NasDem, itu iya, dan saya mohon maaf atas itu, tapi kami sudah memecatnya! Tidak ada permakluman bagi kader yang melakukan tindak pidana korupsi, tegas anggota DPR dari dapil Sulawesi Selatan II.
Akbar juga menyampaikan identifikasi yang ia lakukan terhadap beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang mendapat pendanaan dari ‘Cukong’, kemudian membuat kesepakatan bahwa 3 tahun anggaran kabupaten tidak boleh dikelola oleh Bupati, melainkan oleh ‘Cukong’ dan orang lain dibaliknya. Kesepakatan itu begitu terstruktur hingga dapat diarahkan untuk bertarung pada agenda-agenda politik yang lain.
“Dan mereka menggerakan seluruh sumber daya untuk agenda-agenda politiknya, termasuk meloloskan seseorang menjadi Anggota DPR RI. Mereka dengan bangganya mengatakan hal itu kepada orang lain. Oke, kita saling intip, kita bertarung nantinya. Sebab ini sudah sangat merusak demokrasi kita,” paparnya.
Sebagai solusi, Akbar Faizal meminta atensi yang ketat dari KPK RI untuk mengawasi potensi penggunaan keuangan daerah untuk agenda politik oknum-oknum tertentu.
