Lihat foto halaman 163, tahun 1947 di mana selain Sultan Hamid, juga ada Dr Tengku Mansoer Wali Negara Sumatera Utara. Mereka menghadiri penobatan Ratu Juliana menggantikan Ratu Wilhelmina. Agaknya, dua sultan ini harmonis dengan Belanda. Harmonis dengan Belanda, namun mengenakan pakaian daerah masing-masing. Di sini makna federalis. Local wisdom terpelihara, bukannya penyeragaman seperti era Orba. Justru Orba tumbang dengan lahirnya gerakan reformasi serta berbuah otonomi daerah. Bukankah otonomi daerah yang kita nikmati sekarang ini adalah ruhnya federal? Tidakkah itu terbaca bahwa perjuangan Hamid bersama BFO melampaui zamannya?
Bung Hatta dan HB IX juga alumni pendidikan di Belanda namun tidak serta merta digolongkan pro Belanda. Bagaimana struktur penggolongan antara Hamid dan yang lainnya? Di halaman 154 di bawah foto yang dikritisi Prof Anhar dipajang foto Sultan Hamid berdiri bersama mahasiswa Indonesia di Institute Indonesia, Nederlands, setahun lebih awal, yakni 1945. Bukankah ini tanda Hamid pro Indonesia? Berarti Hamid nasionalis. Kenapa tidak dikupas guru besar sejarah UI yang disegani ini? Maaf, jika tidak “tendensius”.
Masih bercerita foto dikaitkan dengan konteks sejarahnya. Setelah ayahandanya wafat 1944, Hamid yang merupakan tentara KNIL selepas dari tahanan Jepang pulang ke Pontianak. Ia dilantik menggantikan ayahnya. Siapa yang melantik? Jawabannya Belanda. Kenapa Belanda? Karena hubungan kerjasama antara Kesultanan Pontianak dengan Belanda tidaklah sama dengan hubungan Belanda di Jawa. Yang disebut Prof Anhar dengan “kita” diburu dan dikejar-kejar di mana Hamid?
