Coba perhatikan konsep SULTAN HAMID II dalam pemilihan perangkat pemerintah Daerah Istimewa Kalbar (DIKB) dapat dilihat semua kelompok terwakili. Berarti pemikiran SULTAN HAMID II ini yang genetik warisan dari kepemimpinan sultan-sultan Pontianak terdahulu–sejak 1774 berdiplomasi secara cantik dan ciamik dengan misi pelayaran Belanda–bisa bekerjasama. Persis seperti Negeri Gajahputih (Thailand) dalam sejarahnya tidak pernah dijajah karena rajanya jago diplomasi. Begitupula Pontianak tidak meletup peperangan karena sultan-sultannya jago diplomasi. Lihat surat yang ditulis tangan oleh Sultan Qasim–sultan kedua Qadriyah Pontianak kepada Raffles. Surat ini amat sangat populer dipelajari di Singapore, Malaysia dan Brunei sebagai warisan intelektual Melayu yang cerdas. Pontianak tidak pernah dijajah Belanda. Sultan Hamid II mewarisi tirakat kecerdasan diplomasi itu.
Sultan Hamid bernilai plus tambahan karena dia dikirim studi di Jawa dan Belanda. Outputnya dalam pandangan hidup Sultan Hamid, strata sosial rakyat tidak dibedakan signifikan. Demokratis. Berbeda halnya dengan pemerintah Hindia Belanda di wilayah kolonial.
Kalau pun ada hak istimewa kaum bangsawan saat itu, adalah hal yang wajar dalam sistem monarki. Di Eropa dan Asia sampai saat ini pun terus bertahan sebagai kekuatan cagar budayanya, bahkan dipertahankan karena turut membanggakan bangsa dan negara. Terserah apakah bentuk negaranya persatuan atau kesatuan. Unitaris atau federalis.
Bukankah ini semua yang diperjuangkan Sultan Hamid adalah nilai-nilai Pancasila?? Sultan Hamid sangat Pancasilais.
