Hal serupa terjadi kepada Kepala Staf Angkatan Perang TB Simatupang. Pak Sim yang alumni Akademi Militer Belanda di Bandung nan cerdas juga dipensiun-dinikan oleh Soekarno, padahal Pak Sim berjasa besar dalam penataan KNIL maupun TNI yang kelak menjadi ABRI.
TB Simatupang dipensiun-dinikan oleh Soekarno akibat jenderal pengganti Soedirman ini rajin mengkritik Soekarno yang tidak pernah pendidikan militer namun sangat bangga berbaju militer. Maksud Pak Sim, agar Soekarno memegang supremasi sipil sebagai Presiden di mana militer hormat kepadanya bukan karena seragamnya, tapi karena kepresidenannya. Pak Sim justru dihukum ala hukuman politik sang penguasa.
Puncaknya, saat Soekarno memberhentikan AH Nasution sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat tanpa sepengetahuan TB Simatupang selaku Kepala Staf Angkatan Perang. Pak Sim membanting pintu Istana Merdeka sampai engselnya nyaris copot. Tak pelak, jabatan Pak Sim pun dicopot 9 tahun setelah peristiwa itu (1952) tanpa jabatan berarti.
Pak Sim justru berkeras hati. Setelah pensiun dini, ia tak pernah mau menerima undangan Soekarno. Terkecuali saat Soekarno wafat. 1970.
Sultan Hamid juga mendapat perlakuan “hukum politik” Soekarno dengan kehilangan dua mahkota sekaligus. Padahal dia negarawan yang berjuang bagi Indonesia Merdeka.
Hamid selain kehilangan istrinya Didi Van Delden bergelar Ratu Mas Mahkota juga kehilangan jabatan menteri negara sejak penahanannya dengan tuduhan bersekongkol dengan Westerling yang menjadi dalang Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung, awal tahun 1950.
