Pak Syam memang khas. Dia selalu menyebut dirinya di depan orang lain dengan kata Bapak. Barangkali terbiasa. Sebab beliau berlatar belakang seorang guru. Bahkan memimpin SMPN 3 menjadi sekolah teladan. SMAN 1 Pontianak juga bonafide. SMPN 1 yang “bobrok” jadi idola, dan seterusnya beliau menjadi birokrat di Dinas/Kanwil PDK Kalbar maupun PGRI. Saya pikir beliau “sukses” memimpin DPD Golkar dan DPRD Kalbar sebelum ke Senayan karena talenta dan kesabarannya sebagai seorang guru. Konstituennya alias muridnya bertebar-biar di segenap penjuru mata angin. So beliau mudah jadi “wakil rakyat”. Dan beliau vokal. Termasuk melawan argumentasi TNI/Polri soal APRA.
“Hanya satu kelemahan Bapak saat diserang TNI/Polri. Bahwa Bapak tidak punya hasil riset Anshari Dimyati yang mengupas detail dasar hukum dan poin-poin putusan Pengadilan terhadap Hamid terkait pemberontakan APRA yang dipimpin Westerling.” Memang Anshari Dimyati menulis tesisnya di Universitas Indonesia setelah Pak Syam “lengser keprabon mandeg pandito”. Jadi, memang kurang matching…
Apa lacur nasi telah menjadi bubur? Tidak. Pak Sam usul agar buku biografi politik SH maupun tesis sejumlah ilmuan yang hadir belakangan–termasuk disertasi doktoral–diperjuangkan ke Mahkamah Konstitusi. Sejarah SH mesti diluruskan. Dan perlu ada “roadmap” menjalankannya. Misalnya sebagai langkah kecil-kecil, “Pangdam Tanjungpura ‘diagak’e’. Dijelaskan duduk perkaranya. Mungkin dalam pertemuan nasional kelak–di jajaran TNI–Pangdam bisa bisik-bisik dengan Panglima TNI, Kapolri, bahkan Menkum maupun Presiden. Langkah dan ikhtiar apapun perlu ditempuh oleh para pihak yang tahu “kebenaran” sejarah. Bukankah mereka “wajib” meluruskannya?
