Selain itu kerjasama dengan beberapa perusahaan Hak Penguasan Hutan (HPH) untuk sertifikasi FSC seluas 248.570 Ha. Kerjasama juga dilakukan dalam pengelolaan lanskap terintegrasi di Kabupaten Kubu Raya bersama berbagai perusahaan Hutan tanaman Industri (HTI), HPH Mangrove, restorasi ekosistem dan Hutan Desa – termasuk dengan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) grup APP, Bina Silva dan Grup Alas Kusuma dengan cakupan lahan lebih dari 500.000 Ha. Secara bersamaan dukungan juga diberikan kepada program The Heart of Borneo yg dikelola WWF yang lanskapnya meliputi Kalimantan, Malaysia dan Brunei Darussalam.
“Saya percaya tren yang sama juga dilakukan oleh kolega kami dari Aceh, Papua Barat, Kalteng dan Kaltim,” tegas Cornelis.
Pada kesempatan yang sama, Cornelis mengeluhkan masih kurangnya pengakuan dan penghargaan terhadap upaya yang telah dilakukan. Karena sejauh ini dukungan teknis dan pendanaan masih berada di Pemerintah Pusat dan institusi non pemerintah seperti NGO.
“Kami hanya dilewati saja. Akibatnya Provinsi tidak dapat mengontrol dan mengkoordinir kegiatan yang didanai oleh donor Internasional di tingkat tapak. Saya khawatir hal ini akan menyebabkan rencana kerja tidak terarah atau bahkan menggagalkan target pengurangan deforestasi, emisi dan pembangunan hijau berbasis komoditas berkelanjutan di daerah,” keluhnya.
