“Penggunaan bom ikan dan zat kimia lainnya saat melaut akan merusak terumbu karang yang menjadi tempat pijakan berkembangnya ikan, dan merusak ekosistem laut Indonesia. sebab itu, pelaku kita tindak tanpa toleransi,” ujar Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Susi Pujiastuti untuk membuat regulasi perizinan perairan tangkap antara Provinsi Kalimantan Barat dan Riau.
“Permasalahannya adalah wilayah tangkap antara Kalbar dan Riau itu sangat dekat sekali, sehingga regulasinye harus jelas agar tidak menimbulkan polemik ke depannya,” kata Sutarmidji saat menghadiri proses penenggelaman kapal di di Kantor PSDKP Pontianak, Sabtu.
Sutarmidji menyatakan dirinya mengajukan hal itu mengingat, ketika nelayan Kalbar khususnya yang dari Pemangkat, Sambas masuk ke perairan Natuna harus mengurus izin Kepulauan Riau.
“Memang tidak sulit mengurusnya, namun banyak nelayan kita yang mengaku repot untuk mengurusnya,” tuturnya.
Untuk itu, dia minta agar regulasinya bisa diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memfasilitasi hal tersebut, dan pihaknya siap untuk membuat MoU dengan Provinsi Kepulauan Riau terkait hal itu.
