“Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi pemerintahannya untuk mencegah berbagai pungutan dan tindak korupsi dari berbagai proses perizinan dan usaha di Kalbar,” kata Sutarmidji.
Sutarmidji berujar, “Saya sendiri sejak menjadi Wali Kota Pontianak sangat konsen akan hal ini bahkan kita mewujudkan transparasi dan percepatan dalam proses perizinan dan usaha. Ini juga akan saya lakukan dalam memimpin Kalbar. Bisa menumbuhkan iklim investasi yang semakin baik nantinya, sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi Kalbar bisa dilakukan,”.
Sementara itu menurut Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Santoso, “Kalbar adalah provinsi pertama yang telah membetuk Tim KAD Anti Korupsi di Indonesia di tahun 2018 dan Provinsi yang ketiga. Terbentuk ini jangan hanya habis di BA penandatanganan pembentukan, harus memiliki komitmen untuk mencagh korupsi,”. (r/cucu)
